Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Otoritas Turki Blokir Situs Wikipedia

        Otoritas Turki Blokir Situs Wikipedia Kredit Foto: Antara/Reuters/Murad Sezer
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Otoritas Turki memblokir akses terhadap situs ensiklopedia online Wikipedia di seluruh wilayah negara tersebut. Tidak jelas alasan?Turki melarang akses terhadap salah satu situs populer di dunia tersebut.

        Kelompok bernama Turkey Blocks mengatakan situs itu tidak dapat diakses sejak pukul delapan pagi waktu setempat atas perintah otoritas Turki. Ketika mencoba untuk mengakses situs Wikipedia lewat penyedia internet Turki, akan muncul tulisan "koneksi error".

        Masyarakat di ibu kota Istanbul tidak dapat mengakses halaman Wikipedia sama sekali tanpa menggunakan virtual private network (VPN).

        "Setelah dilakukan analisis teknik dan pertimbangan hukum Nr 5651, sebuah kebijakan administratif telah dilakukan untuk situs tersebut," menurut pernyataan Otoritas Informasi dan Teknologi Komunikasi Turki, seperti dikutip dari laman BBC di Jakarta, Minggu (30/4/2017).

        Tidak ada alasan yang disampaikan berkaitan dengan pemblokiran ini. Turkey Blocks dan media Turki, termasuk Hurriyet Daily News, mengatakan perintah sementara ini harus mendapatkan dukungan dari pengadilan pada beberapa hari mendatang.

        Media sosial gempar ketika berita larangan tersebut muncul, sejumlah pengguna menduga bahwa kebijakan itu untuk upaya untuk memberangus kritik terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan di situs Wikipedia. Erdogan menang tipis dalam sebuah referendum kontroversial pada 16 April lalu yang digelar untuk meningkatkan kekuasaannya, tetapi isu itu telah memecah-belah negara tersebut.

        Sebelumnya, Turki pernah menerapkan pemblokiran sementara terhadap situs media sosial yang populer termasuk Facebook dan Twitter, terutama saat adanya protes massa atau serangan teror. Kelompok pengawas mengatakan langkah tersebut diambil untuk menghentikan penyebaran propaganda kelompok militan.

        Pemerintah sebelumnya membantah telah melakukan sensor dengan menyalahkan penggunaan yang tinggi menyebabkan orang-orang sulit mengakses internet.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Gregor Samsa
        Editor: Cahyo Prayogo

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: