Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Cuma Bupati ini yang Berani Kritik Sistem BPJS

        Cuma Bupati ini yang Berani Kritik Sistem BPJS Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Gowa -

        Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan YL mengkritik sistem yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

        "Saya tidak ada masalah dengan BPJS, yang saya gugat di Mahkamah Konstiitusi adalah sistemnya. Harapan saya mempertegas konsep gotong royong yang diusung oleh jaminan kesehatan," ujar Adnan di Gowa, Kamis, saat menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar Unting Patri Wicaksono Pribadi, Kamis (4/5/2017).

        Ia mengatakan, sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan saat ini dengan subsidi silang seharusnya dijalankan dengan sesuai mestinya sehingga yang kaya akan membantu orang miskin. Tetapi, penerapan yang dijalankan saat ini tidak demikian.

        Salah satu alasannya dalam melakukan gugatan beberapa pasal tentang BPJS Kesehatan itu karena adanya perbedaan keuangan di setiap wilayah, namun premi yang ditarik nilainya sama di setiap daerah di Indonesia.

        "Salah satu bentuk ketidakadilan penyamarataan premi. Menurut saya harus ada pembagian per regional, kemampuan keuangan daerah itu berbeda termasuk pendapatan per daerah, belum lagi perbedaan penduduk per regional berbeda. Ini menjadi pertimbangan saya dan tim pakar saya," jelas Adnan.

        Indikator lainnya, lanjut bupati termuda se Indonesia Timur ini, yakni perbedaan upah minimum provinsi (UMP). Ia mencontohkan, UMP di Jakarta sebesar Rp3.350.000, sedangkan di Sulsel hanya sebesar Rp2.430.000.

        Perbedaan UMP ini selayaknya menjadi pertimbangan dalam penetapan premi, tidak sekedar disamaratakan. Sementara itu, Unting mengatakan, alasan dan upaya hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi adalah hak Bupati sebagai warga negara Indonesia. Ia juga mengakui jika nilai premi saat ini yang diterapkan memang masih belum ideal karena besaran yang diterima dan dikeluarkan masih belum seimbang.?

        "Besaran premi yang diterima dengan pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan memang belum 'link and match'. Kami jalankan program jaminan kesehatan sambil terus berbenah agar pelayanan kesehatan masyarakat di daerah bisa terus dimaksimalkan," urainya. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: