Cek Pasokan dan Harga Pangan, Mendag Blusukan Ke Papua

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terus bergerilya ke berbagai provinsi untuk memastikan pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia terkendali ?terutama dalam menghadapai bulan puasa dan lebaran 2017. Kali ini ia menyambangi wilayah timur Indonesia yakni Papua. Begitu mendarat di Papua, Enggar langsung mengecek stok bahan pangan di gudang Bulog Divre Papua di Jalan Tasangkapura, Jayapura. Untuk beras dan gula, politisi Nasdem itu mengatakan stok kedua komoditi tersebut masih mencukupi hingga empat bulan ke depan.

?Berdasarkan data Bulog per 9 Mei 2017, total stok beras untuk Bulog Divre Papua adalah 45 ribu ton untuk 4 bulan ke depan. Untuk gula kami sudah memberikan penugasan kepada Bulog untuk mendistribusikan gula di semua daerah di Papua, terutama di perbatasan,? kata Enggar.

Setelah itu, Enggar melanjutkan blusukannya ?ke Pasar Rakyat Sentral Hamadi, Jayapura. Dari hasil pantauannya harga-harga bahan pokok dibanding minggu lalu terpantau stabil. Beras medium pada kisaran Rp11.000/kg, tepung terigu Rp9.000/kg, minyak goreng curah Rp11.700/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp15.000/liter, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam Rp38.000/kg, telur ayam Rp32.000/kg, cabai merah keriting Rp40.000/kg, dan bawang merah lokal Rp40.000/kg.

Komoditas yang naik harganya hanya bawang putih dari Rp45.000/kg menjadi Rp55.000/kg. Di Pasar Hamadi, terdapat operasi pasar untuk komoditas daging sapi oleh PT PPI, yang menjual daging sapi beku dengan harga Rp80.000/kg.

Selain kunjungan ke gudang Bulog Divre Papua, Mendag juga menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Rakor tersebut membahas kesiapan kota dan kabupaten serta Provinsi Papua dalam mengendalikan inflasi di Papua, terutama saat menjelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini.

Menurut ia, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif untuk menyambut bulan puasa dan Lebaran 2017, yaitu dengan mengidentifikasi ketersediaan stok dan harga bahan pokok, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu, diperlukan juga identifikasi langkahlangkah kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha bapok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi.