Jadi Nomor Satu, Sawit Akan Selalu Diserang

Kelapa sawit tidak akan terlepas dari serangan atau kampanye negatif selama kelapa sawit di atas angin dibandingkan minyak nabati lainnya. Aroma persaingan bisnis sangat kental dari kampanye-kampanye miring tersebut.

"Selama minyak sawit menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, selama itu pula kampanye negatif sawit dari negara-negara produsen minyak nabati nonsawit, akan terus ada," tulis Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono dalam pidatonya yang dibacakan Sekjen Gapki Togar dalam acara Buka Bersama Gapki?di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Berbagai celah untuk menyerang kelapa sawit akan terus dicari dan dihembuskan ke masyarakat untuk mengikis kepercayaan kepada kelapa sawit di mana akhirnya akan menggerus konsumsi kelapa sawit maupun produk turunannya.

Menurutnya, dasar terbitnya Resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai sawit tidak didasari oleh fakta objektif di lapangan, sangat tendensius, dan ancaman untuk memboikot produk minyak sawit untuk digantikan dengan minyak nabati lain adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan.

Resolusi Parlemen Eropa itu lebih sebagai psywar kepada Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, juga produsen minyak sawit lainnya seperti Malaysia di mana komoditas minyak sawit sendiri saat ini telah menguasai 29,4% (data dari Oil World) atau memegang pangsa terbesar dalam pasar minyak nabati dunia.

Namun, Resolusi Parlemen Uni Eropa ini menjadi tamparan paling keras terhadap sektor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 ini. Ini membuktikan bahwa kampanye negatif terhadap sawit tidak hanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga melibatkan pemerintah dan parlemen dari negara-negara barat tersebut dengan berbagai isu yang berganti-ganti. Satu isu negatif bisa dipatahkan, isu negatif baru muncul. Demikian seterusnya.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, pengusaha kelapa sawit, dan seluruh elemen masyarakat untuk melihat secara objektif sawit. Sekjen Gapki memuji sikap dari pejabat pemerintah yang menolak resolusi Uni Eropa tersebut.