OJK-Pemprov Sulsel Bahas Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menawarkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menerbitkan obligasi daerah. Obligasi atau surat utang itu bisa dimanfaatkan untuk?membiayai program dengan tenor atau jangka pelunasan pembiayaan lebih panjang.

Pembahasan rencana penerbitan obligasi daerah itu terungkap ketika?Kepala Kantor OJK Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Bambang Kiswono, menemui?Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di ruang kerja Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumihardjo, Kota Makassar, Kamis, (8/6/2017)

Jika tawaran obligasi daerah itu terealisasi, Bambang menyebut Sulsel akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi. Tawaran obligasi tersebut juga sekaligus menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya antara OJK dan Pemprov Sulsel.?

"Sulsel berpeluang besar. Selain laporan keuangan telah meraih WTP 7 kali, daerah ini memiliki basis investor yang sangat kuat," tutur Bambang, dalam siaran persnya, Kamis, 8 Juni.

Bambang memaparkan indikator?kemajuan Sulsel tampak jelas pada pertumbuhan ekonomi untuk triwulan pertama 2017 sebesar 7,52 persen. Untuk basis investor, pelaku usaha tahun 2016 berjumlah 936.294 orang dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menembus Rp379,2 triliun.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK, Djustini Septiana, mengemukakan pentingnya obligasi daerah untuk Sulsel.?"Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai program. Apalagi tahun ini, Sulsel mencanangkan sebagai tahun infrastruktur, " ujar dia.

Djustini mengimbuhkan dana yang ditawarkan melalui obligasi juga lebih besar dibandingkan perbankan. Selain itu, tenor untuk obligasi pun jauh lebih panjang hingga 30 tahun.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan tawaran OJK agar Sulsel menerbitkan obligasi daerah merupakan bentuk kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Pasalnya, tatkala banya?daerah meminta diberi obligasi, Sulsel malah ditawarkan.

"Tim OJK justru menawarkan Sulsel obligasi. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan negara dan publik terhadap kemampuan manajemen, program dan keuangan suatu daerah sangat baik," ucap dia.

Syahrul juga berharap bila kelak terealisasi, obligasi tersebut menjadi percontohan di Indonesia. Dilanjutkannya, jika memang ingin direalisasikan, rencana obligasi tersebut tentunya harus dibicarakan dengan DPRD Sulsel, termasuk melakukan public hearing.?