Temui Menteri Australia, Bambang Bahas Investasi via Skema PINA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam lawatannya ke Sydney bertemu dengan Minister for Trade and Industry and the Minister for Regional Water, New South Wales, Australia Niall Blair.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menteri membahas isu kerja sama yang selama ini sudah dilakukan seperti di bidang perdagangan, pertanian, financial technology, pendidikan, dan secara spesifik kerja sama infrastruktur. Pada kesempatan tersebut, Blair menyampaikan tentang banyaknya kegiatan 'asset recycling' di Australia untuk membangun jalan, terowongan, transmisi listrik, dan yang saat ini sedang dikerjakan adalah pembangunan bandara.

"Skema 'asset recycling' ini sama seperti yang ditawarkan Indonesia sebagai skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)," ujar Bambang dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Lebih lanjut Bambang menuturkan, skema PINA di New South Wales bahkan dilakukan dalam kondisi anggaran negara tersebut mengalami surplus 4,5 miliar dolar Australia. Hal tersebut menggarisbawahi arti penting skema pembiayaan infrastruktur dalam ekspansi infrastruktur yang sedapat mungkin menarik pihak swasta. Kunci keberhasilan dari upaya tersebut, adalah kejelasan pemanfaatan hasil PINA atau asset recycling dalam ekspansi proyek infrastruktur.

Pemerintah Indonesia sendiri, menurut Bambang, terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan dan menjadi prasyarat agar Indonesia terhindar dari middle income trap country.

Adapun kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp4.796 triliun hingga 2019, yang dikontribusi oleh dana APBN/APBD senilai Rp1.978 triliun, BUMN Rp1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp1.751 triliun.

"Di berbagai negara seperti Inggris, Thailand, Portugal, dan Brasil, mampu mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema PPP hingga 40 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut. Ini yang terus didorong oleh Pemerintah," kata Bambang. (ant)