Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        FPKS: Pertemuan Presiden-GNPF Sarana Rekonsiliasi

        FPKS: Pertemuan Presiden-GNPF Sarana Rekonsiliasi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi sarana rekonsiliasi kebangsaan dan menjaga suasana kebangsaan yang makin kondusif sekaligus produktif.

        "Inilah berkah hari raya Idhul Fitri, sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahmi, apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin silaturahmi membawa berkah bagi bangsa ini," kata Jazuli di Jakarta, Kamis (29/6/2017).

        Jazuli memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang berkenan menerima GNPF MUI, yang sebenarnya telah lama ingin bertemu dan berdialog dengan Presiden. Menurut dia, harus diakui bahwa bangsa ini sedang mengalami disharmoni sosial selama beberapa waktu lalu hingga saat ini, terutama sejak aksi-aksi Bela Islam.

        "Bahkan, ada upaya menstigmatisasi aksi-aksi tersebut sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI. Ada pula persepsi kriminalisasi terhadap ulama sejak aksi-aksi tersebut sehingga menimbulkan perasaan kolektif terjadinya ketidakadilan di kalangan umat," ujarnya.

        Anggota Komisi I DPR itu berharap dengan pertemuan silaturahim tersebut, ada komunikasi dan dialog langsung sehingga aspirasi ulama tersampaikan dengan baik kepada Presiden dan bisa diakomodir demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Hal itu menurut dia terutama dalam terkait sikap saling menghormati antara pemeluk agama, tidak boleh ada yang menghina dan menistakan agama apapun yang diakui di Indonesia ini.

        "Para ulama harus di hormati termasuk MUI yang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas persoalan-persoalan keagamaan khususnya bagi umat Islam," katanya. Jazuli menyarankan agar pemerintah menjelaskan sikap dan posisinya agar bisa saling memahami serta meminimalisir bias kesalahpahaman, sehingga kondisi kebangsaan makin kondusif.

        Dia menilai sikap saling menghormati antar umat beragama dan antar komponen bangsa bisa terbangun komunikasi yang baik antar lembaga, antar rakyat dan pemerintah, antar pemeluk agama yang akan berpengaruh besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa. Hal itu menurut dia merupakan rekonsiliasi kebangsaan, agar kondisi kebangsaan tidak lagi hiruk pikuk dengan polemik dan saling serang diantara sesama anak bangsa.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

        Bagikan Artikel: