Dedi Mulyadi Bongkar ‘Feodalisme’ Birokrasi Jabar: Rapat Puluhan Juta, Rakyat Tetap Menderita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti mentalitas feodal yang dinilai masih tumbuh di lingkungan birokrasi daerah. Ia mengkritik kebiasaan pejabat menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial dan fasilitas, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan layanan dasar.

Dedi menilai pola tersebut harus segera ditinggalkan karena penggunaan uang negara seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan publik. Menurutnya, pejabat daerah tidak seharusnya terus menuntut tambahan tunjangan maupun fasilitas ketika kebutuhan dasar masyarakat belum seluruhnya terpenuhi.

"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan Sang Saka Merah Putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan tunjangan yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," tegas Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara, Selasa (18/8/2026).

Dedi juga mengkritik pola belanja pemerintah yang menurutnya kerap tidak menyentuh persoalan utama masyarakat. Ia mencontohkan pengadaan kendaraan dinas baru, pembelian pakaian, hingga penambahan fasilitas di rumah dinas yang dinilai masih dapat ditunda.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.

Menurut Dedi, penghematan tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya memastikan pendidikan 12 tahun dan biaya kesehatan dapat dijangkau masyarakat.

Kritik Dedi kemudian mengarah pada penggunaan anggaran untuk kegiatan rutin birokrasi. Ia mempertanyakan besarnya anggaran yang terserap untuk kunjungan kerja, pertemuan, rapat, hingga penataan ruangan pemerintahan.

"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," kata Dedi.

Ia menilai pengeluaran tersebut menjadi persoalan ketika tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Dedi, birokrasi seharusnya tidak mengukur keberhasilan dari kemewahan fasilitas kerja, melainkan dari perubahan yang dirasakan warga.

Dedi bahkan menyinggung biaya yang dapat dikeluarkan dalam sebuah kegiatan rapat. Ia membandingkan besarnya pengeluaran di ruang rapat dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," tuturnya.

Baca Juga: Kondisi Terbaru Maba Unpad usai Kena Sinis Dedi Mulyadi: Drop hingga Tak Semangat Kuliah

Bagi Dedi, kondisi tersebut merupakan gambaran mentalitas feodal yang tidak boleh dibiarkan berkembang di tubuh birokrasi. Ia mengingatkan bahwa perilaku pejabat yang mengutamakan penghormatan, fasilitas, dan kemewahan tanpa menghasilkan kerja nyata pada akhirnya justru menjauhkan pemerintah dari masyarakat.

"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," tegasnya.

Dedi meminta jajaran penyelenggara keuangan daerah menata kembali prioritas belanja pemerintah. Menurutnya, pengeluaran yang bersifat rutinitas dan dapat ditunda harus dikurangi agar anggaran dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran Pemprov Jawa Barat meninggalkan gaya kerja yang terlalu atributik dan mengutamakan hasil. Dengan begitu, anggaran daerah diharapkan lebih presisi digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi.