BI Harap APBN 2018 Dapat Jaga Kesehatan Fiskal

Bank Indonesia (BI) berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menjaga kondisi fiskal yang sehat pada rancangan APBN 2018 yang akan dirampungkan Kemenkeu dalam waktu dekat ini. Sehingga dengan fiskal yang sehat maka pembangunan dapat dilakukan secara inklusif.

Agus menuturkan, dalam rancangan APBN 2018, pemerintah, Bappenas, Kemenkeu telah mengkomunikasikan persiapan anggaran 2018 dengan lebih baik dan lebih tajam. "Kita melihat yang dipresentasikan bukan hanya APBN secara nasional, tetapi juga secara parsial dijelaskan oleh bapenas, tentang bagaimana rencana di regional besar, misalnya Sumatera, Papua, NTB, NTT, dan kita harapkan fiskal 2018 akan konsisten, yaitu fiskal yang sehat dan betul-betul mengarah pembangunan yang inklusif," ujar Agus di gedung BI, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Dia mengungkapkan, yang perlu diperhatikan dalam perumusan APBN 2018 adalah tantangan ekonomi global yang bisa saja berdampak pada ekonomi domestik. Misalnya saja kata Agus terkait kenaikan FFR, kebijakan perdagangan AS dan kondisi geopolitik Semenanjung Korea.

"Pertumbuhan ekonomi kita kan sudah ikuti bahwa nanti di antara 5,2 sampai 5,6 persen, sedangkan tahun ini 5-5,4 persen, jadi kita harapkan APBN 2018 akan lebih baik sejalan dengan optimismen PE dunia lebih baik. Tapi kita tidak boleh lupa waspadai seperti di AS kecenderungan FFR dinaikan, kebijakan perdagangannya, kita mengikuti geopolitik semenanjung Korea, perlu kita waspadai," tukasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan belanja negara dalam RAPBN 2018 mencapai kisaran Rp2.204 triliun-Rp2.349 triliun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik maupun global.

Sementara belanja pemerintah secara total mencapai 15,1 persen-16 persen terhadap PDB, sedangkan pendapatan negara 12,9 persen-14,1 persen terhadap PDB. Dengan begitu defisit anggaran diproyeksikan mencapai 1,9 persen-2,3 persen dari PDB. Dengan defisit anggaran mencapai 1,9 persen-2,3 persen terhadap PDB, maka neraca keseimbangan primer akan dijaga pada kisaran Rp50 triliun-Rp99 triliun atau kisaran minus 0,6 persen-0,4 persen terhadap PDB.