Sri Mulyani Keluhkan Rendahnya Rasio Pajak Indonesia di Depan IMF

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluhkan masih rendahnya rasio pajak Indonesia saat menghadiri acara IMF-Indonesia High-Level Conference di Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Turut pula hadir pada acara ini Deputy Managing Director IMF, Mitsuhiro Furusawa.

"Rasio pajak 10,3-an persen dan ini tentu masih rendah sekali dan tidak dapat diterima. Saya sebagai mantan pejabat bank dunia melihat ini rendah sekali dan heran bahwa Indonesia hanya menerima penerimaan 10,3 persen saja," ujar Sri Mulyani.

Padahal kata dia, penerimaan pajak penting sekali bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mecanangkan reformasi perpajakan yang tujuann untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran masyarakat akan pajak.

"Masih banyak kelemahan dalam administrasi, sehingga reformasi perpajakan menjadi sangat penting, termasuk untuk sistem IT yang ada. Bahkan penghindaran pajak bisa dilakukan di level domestik. Reformasi pajak akan memberikan kepercayaan diri bagi pembayar pajak yang taat bahwa penarikan pajak sudah dilakukan secara profesional," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang juga bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran perpajakan.

Menurutnya pelaksanaan tax amnesty juga berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk ikut Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi data keuangan dan meningkatkan penerimaan perpajakan.

"Di bawah AEoI, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data dari mitra kami. AEoI membutuhkan konsistensi perbankan untuk menukarkan data sesuai standar yang berlaku. AEoI sendiri, sebetulnya menunjukkan komitmen seluruh negara untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Penghindaran pajak harus diberantas demi benefit of all of us. Dan kita harus menumbuhkan the same level of playing field," tuturnya.

Oleh karena itu, dengan berbagai strategi itu penerimaan pajak Indonesia dapat meningkat yang ditandai dengan meningkatnya rasio pajak Indonesia. Bila itu tercapai target pembangunan Indonesia bisa terlaksana dengan baik.

"Kita butuh pajak untuk pembangunan dan kita ada target pembangunan. untuk indonesia kita ingin kurangi kemiskinan, investing human cap dan kesejahteraan untuk semua. menurut kita bukan hanya penerimaan negara, tapi juga gimana pajak yang kuat, dan lain-lain," tutupnya.