Rapat di Istana, Prabowo Perintahkan Percepatan Hentikan PLTD dan PLTU Solar Seiring Krisis Hormuz

Krisis Selat Hormuz mendorong Presiden Prabowo Subianto mengakselerasi agenda transisi energi yang selama ini berjalan dalam tempo normal.

Perintah percepatan itu disampaikan langsung kepada Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) dalam rapat yang digelar di Istana, Jakarta, Kamis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memimpin Satgas EBTKE menyebut kondisi geopolitik di Timur Tengah menjadi pertimbangan utama di balik perintah Presiden.

"Itu salah satu yang juga kita bicarakan (rapat bersama Presiden) bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," kata Bahlil dikutip dari ANTARA.

Rapat perdana Satgas EBTKE itu diikuti delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Salah satu agenda utamanya adalah mempercepat penghentian pembangkit listrik berbahan bakar fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar solar.

Bahlil menargetkan satgas dapat langsung bergerak saat Hari Raya Idul Fitri yang jatuh minggu depan. Kecepatan eksekusi ini didorong oleh ketidakpastian pasokan energi jangka panjang yang kian sulit diprediksi di tengah konflik yang masih berlangsung.

"Dalam kondisi geopolitik perang ini, tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan (transisi) seperti ini," ujar Bahlil.

Namun percepatan itu tidak berarti penghentian pembangkit fosil dilakukan sekarang juga. Bahlil menegaskan pemerintah akan menunggu infrastruktur pembangkit energi terbarukan pengganti rampung dibangun sebelum menyetop operasional pembangkit lama.

"Bangun dulu dong, kalau di-setop belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi, paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan," kata Bahlil.

COD atau Commercial Operation Date adalah tahapan yang menandai berakhirnya pengujian teknis dan dimulainya operasional pembangkit untuk menyalurkan listrik ke jaringan PLN.

Mekanisme paralel ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis: transisi berjalan, tapi tidak dengan cara memadamkan lampu sebelum lampu pengganti terpasang. Satgas EBTKE akan menjadi pengendali laju percepatan itu di lapangan.

Baca Juga: Iran Ungkap Syarat Kapal Tanker Aman Lewati Selat Hormuz

Agenda ini hadir bersamaan dengan target Presiden Prabowo membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt yang diumumkan dua hari sebelumnya.

Keduanya bergerak dalam kerangka yang sama: memperkuat ketahanan energi domestik agar Indonesia tidak terus bergantung pada jalur pasokan yang rentan terhadap guncangan geopolitik.