Sri Mulyani Wakili Kementerian BUMN Bahas Anggaran di DPR

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/9/2017). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Anggaran untuk tahun 2018.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai perwakilan dari Kementerian BUMN, Menkeu Ani yang didampingi Sekretariat Kementerian BUMN Imam A. Putro, serta para deputi Eselon 1 Kementerian BUMN.

"Kami akan memulai pembahasan RKA 2018 kalau untuk kementerian BUMN. Seperti diketahui, alokasi 2018 untuk RKA kalau kementerian BUMN sesuai dengan surat menkeu dan kepala Bapenas sebesar 247 miliar," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro juga menjelaskan besar anggaran serta menjelaskan secara detail pembagiannya.

"BUMN untuk 2018 yang diajukan sebesar Rp247 miliar, di mana Rp186 miliar untuk program dukungan dan Rp61 miliar untuk pembinaan BUMN," papar Imam.

Dari total Rp247 miliar tersebut, untuk program dukungan sebagian besar ada di unit Sekretariat Kementerian BUMN.

"Terdiri dari gaji dan tunjangan Rp45 miliar, program dukungan Rp52 miliar yang ditujukan untuk renovasi gedung dan layanan perkantoran Rp38 miliar," ujarnya.

Imam menjelaskan, untuk program pembinaan BUMN teralokasikan untuk kegiatan kedeputian. Terdiri dari industri agro dan farmasi Rp5,08 miliar, Untuk kedeputian energi sebesar Rp5,18 miliar, kedeputian strategis Rp5,05 miliar, kedeputian jasa kontruksi Rp7,39 miliar, kedeputian jasa keuangan Rp5,15 miliar, kedeputian restruktuisasi Rp4,75 miliar, dan kedeputian infrastruktur bisnis Rp28,27 miliar.