Menkeu Minta Peran APIP Ditingkatkan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk diperkuat. Pasalnya selama ini penerimaan pajak dari kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah belumlah optimal.

Menurut Sri Mulyani, salah satu sumber penerimaan negara adalah APBN dan APBD itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan APBN dan APBN pada 2015 hanya sebesar Rp84 triliun. Kemudian naik menjadi Rp86 triliun pada 2016.

"Kalau dilihat (dari total penerimaan negara) ini nggak ada apa-apanya. dia hanya 7,9 persen di 2015 dari penerimaan atau hanya 7,8 persen di 2016. Kalau saya lihat postur APBN saya, saya rasa semestinya bisa dapat lebih dari itu," ujar Sri Mulyani dalam acara Rakernas APIP di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Oleh karena itu, katanya, peningkatan peran APIP menjadi sangat penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Apalagi penerimaan dari PPH dan PPN dari belanja barang dan modal belum sesuai dengan transaksi yang terjadi.

"Saya minta semua evaluasi di dalam cara bekerja kita. Salah satu indiaksi titik lemah kita untuk kumpulkan pajak APBN dan APBD adalah bendaharawan ada yang belum paham, belum memahami aturan, dan transaksi keuangan, juga masalah kepatuhan. Ini juga saya harap bisa ciptakan mekanisme dari sistem," jelasnya.

Sri Mulyani menuturkan, kalau kemampuan kita dalam mengumpulkan pajak meningkat itu akan kembali ke aparatur negara itu sendiri. Dengan begitu, pegawai tak perlu sibuk mengawasi pajak dari APBN dan APBD, sehingga bisa fokus ekstensifikasi dari luar.

"Makanya saya minta ke depan, untuk bisa ciptakan suatu sistem di mana effort atau upaya aparat pajak mengenai pemungutan pajak dari kegiatan APBN itu seminimal mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Karena semestinya ini bisa dikontrol. Karena belanja dari K/L ini mrnjadi penting. Pemahaman atas aturan dan trsanskasi keuangan menjadi penting," tukasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati mengatakan bahwa rakernas ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergi APIP guna mengoptimalisasi penerimaan negara di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Rakernas ini kami selenggarakan dengan mengundang seluruh APIP lembaga untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan APIP untuk mengawasi penerimaan negara. Dan kami ingin membantu bagaimana optimalisasi penerimaan negara ini kita kawal bersama. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa di kerja samakan," kata Sumiyati.

Dia menambahkan, fokus APIP ialah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.

"Di samping itu, program prioritas pemerintah yang memasuki triwulan IV pasti pengeluaran negara besar, ini bisa digunakan sebagai wadah sinergi agar pendapatan yang menjadi hak negara bisa kita dorong untuk direalisasikan bersama," tutupnya.