Gandeng Asing Berbisnis di Sektor Transportasi, Menhub: APBN Bisa Hemat Rp1 Triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan Kementerian Perhubungan telah dan berencana untuk mengajak dan melibatkan pihak swasta nasional maupun asing dan BUMN dalam pengelolaan sejumlah infrastruktur transportasi.

"Namun kurang tepat bila pelibatan swasta ini dianggap sebagai penjualan aset ke swasta atau asing, karena dalam hal ini pemerintah tidak menjual atau melimpahkan melainkan mengajak kerja sama dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan," kata Budi.

Menurut dia, kerja sama pengelolaan ini menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut, dalam hal ini, semua aset tetap dikuasai negara.

Dia menambahkan untuk skema kerja sama infrastruktur dengan swasta asing dari perspektif aturan perundangan yang berlaku di Indonesia diperbolehkan sepanjang usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan nasional dengan komposisi saham maksimal 51 persen : 49 persen untuk perusahaan nasional minimal 51 persen dan asing maksimal 49 persen dengan cakuoan kerja sama penyediaan infrastruktur pembangunan, pengembangan dan pengoperasian oleh perusahaan patungan.

"Hal lainnya yang harus digarisbawahi yang paling utama adalah pada akhir masa perjanjian / konsesi aset menjadi milik pemeritah Indonesia," ujar Budi.Dari sektor transportasi, dia berharap paling tidak APBN yang bisa dihemat kurang lebih Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun dari sekitar 30 pelabuhan dan bandara.

Selain menghemat dari segi operasional, belanja negara untuk biaya pegawai akan berkurang sehingga APBN dapat digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.