Menjaga dari Pemodal Asing, KKP Siap Bantu Koperasi Perikanan

Sekretasi Jenderal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan kepada koperasi perikanan agar mereka bisa eksis di dunia perikanan, dan tidak dimasuki pemodal asing.

"Omzet perikanan tangkap tahun 2016 itu sekitar Rp100 triliun yang dihitung dari hasil tangkap ikan 6,6 juta ton. Nah masalahnya, kami belum memiliki data jelas, dimana koperasi perikanan ini berada, berapa omzetnya, berapa armadanya," katanya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) ke-64 tahun buku 2015 dan 2016 di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Karena itu, pihaknya minta IKPI untuk melakukan konsolidasi jumlah aset, omzet maupun armada kapal yang dimiliki KUD Mina di Indonesia.

Hadir dalam RAT itu, Sekjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Rifky Effendi Hardijanto, Ketua Umum IPKI Ono Surono, Waketum IPKI Wibisono, Panasehat IPKI Nimmi Zulbainarmi, dan pengurus dari sembilan Puskud (Pusat KUD) Mina.

"Dari situ kita akan menyesuaikan, bantuan apa yang cocok untuk koperasi perikanan ini," katanya.

Secara umum, ia mengatakan sebagian besar armada kapal nelayan di Indonesia, atau sebanyak 680.000 kapal memiliki bobot dibawah 5 GT (gross tonase). "Jadi, kalau memberi bantuan kapal dua ribu misalnya kan ibarat memggarami air laut," katanya.

Untuk kapal ikan berbobot sampai di bawah 10 GT, KKP memberikan bantuan pergantian alat tangkap. Untuk armada kapal 10-30 GT diberi akses bantuan permodalan.

Sementara itu, Ketum IKPI Ono Surono mengatakan, saat ini keanggotaan IPKI tinggal 10 Puskud dari semula 15 Puskud. "Ini menunjukkan betapa berat tantangan koperasi nelayan, apalagi setelah pengelolaan TPI yang semula oleh koperasi kini kewenangannya dialihkan ke daerah," katanya.

Adapun kesepuluh Puskud Mina yang masih aktif adalah Aceh, Sumut, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kalsel, dan NTT.