Warta Ekonomi, Medan -
Kepala OJK KR 5 Sumbagut, Lukdir Gultom mengatakan, tantangan yang terlihat di?Sumut yaitu dari sektor perbankan bahwa dari seluruh kluster bisnis Bank Umum (Non BPR dan Non Bank Asing) di Sumut, realisasi pertumbuhan kredit modal kerja paling rendah dialami oleh 3 BPD yang beroperasi di Sumut (1,97%), sedangkan untuk kredit investasi paling rendah dialami oleh BUSN di Sumut (2,66%).?
Sebaliknya, Kredit Modal Kerja paling agresif dicapai oleh BUSN (13,31%), dan Kredit investasi oleh BUMN (20,96%). Khusus untuk bank asing yang menyalurkan kredit di Sumut (10 Bank) capaian kreditnya baik yang produktif maupun konsumtif seluruhnya mencatatkan penurunan. Penurunan tertinggi dialami untuk kredit investasi (-25,81%).
"Secara umum, perbankan di Sumut dominan menyalurkan kredit/pembiayaan pada sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Kecuali BPD, fokusnya pada sektor Perdagangan besar/eceran, pertanian, dan konstruksi," katanya Jumat (29/12/2017).
Dengan demikian, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 2018, ekspektasi kredit perbankan di Sumut diharapkan minimal tercapai Rp 218,55 Triliun. Demikian juga halnya untuk ekspektasi DPK minimal Rp243,07 Triliun. Selain itu, perbankan juga harus menjaga rasio NPL
"Tantangan spesifik untuk Sumut bahwa selama tahun 2018, perbankan di Sumut harus mampu meningkatkan penyaluran Kredit sektor Kelautan dan Perikanan, serta sektor Pertanian minimal 10% dari tahun 2017, dan disertai pemenuhan target RBB untuk kedua sektor harus tercapai minimal 90% di tahun 2018,"ujarnya.
Khusus untuk BPD, lanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program transformasi BPD harus disegerakan disertai dengan implementasi transaksi non tunai? melalui kerjasama dgn Pemda untuk laksanakan layanan transaksi non tunai.
Untuk Industri BPR, RKP 2018 yang ke-19 (Penanggulangan Kemiskinan melalui peningkatan akses? usaha? mikro/kecil) mengamanahkan salah satunya kepada SJK agar menguatkan peran dan kinerja BPR/S sebagai salah satu pilar akses keuangan yang akrab dan dekat dengan usaha mikro/kecil sehingga UKM berkembang.?
"Kami mencatat bahwa hingga saat ini baru 48 dari 54 BPR, dan 2 dari 8 BPRS dgn predikat Tata Kelola Sehat. Selain itu, 41 dari 62 BPR/S masih dgn NPL (gross) >5%. Selanjutnya, dari 19 BPR/S dengan LDR Sehat, baru 16 diantaranya yang memiliki LDR Ideal mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya
Dari sisi permodalan, baru 13 BPR/S dengan KPMM Rp6 Miliar. Selain itu, 1 BPR dan 1 BPRS masih berstatus intensif. "Oleh karena itu, untuk membenahi ini semua, pada tahun 2018, kami akan meminta BPR/S untuk memiliki program kerjasama dengan Bank Umum dalam bidang capacity building yg dilaksanakan minimal 2 kali setahun dengan pemateri dari bank umum dan minimal 2 BPR/S di Sumut menjalin linkage baru di tahun 2018, serta menjaga dan memenuhi rasio KPMM >12%"katanya.
Dari sisi TPAKD, pihaknya melihat Sumut perlu spesifik pada program andalan tahun 2018. Amanah tahun 2018 dari pemerintah bahwa tingkat inklusifitas harus optimal sesuai target. "Oleh karena itu, dalam pemahaman kami produk nyata TPAKD yang sudah kita rintis bersama adalah bagaimana caranya agar setiap desa yang menjadi target 2018 di setiap kabupaten/kota tersedia agen LAKU PANDAI, dan intensifitas kinerja agen dimaksud khususnya untuk Kabupaten/Kota Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, dan Pakpak Bharat.?
"Bila kita sepakat, tentu bukan hal sulit bagi kita untuk merealisasikannya. Selain itu, kami juga melihat bahwa amanah kinerja TPAKD oleh SJK di Sumut sudah saatnya beralih kepada aksi nyata di tahun 2018 atau lebih dari hanya sekedar diskusi/rapat perencanaan kerja. Sumut sudah terlalu lambat dibanding aksi provinsi lain. Sinergi SJK dalam forum TPAKD harus mampu menggandeng stakeholder lain sehingga mampu membentuk kluster usaha dan pembiayaan yang konstruktif dan berkesinambungan mulai tahun 2018," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Vicky Fadil