Indonesia-Bangladesh sepakat untuk terus perkuat kerja sama ekonomi serta menciptakan peluang kerja sama baru antar kedua negara.
Bey Machmudin? selaku Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (28/1/2018, menyebutkan Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sheikh Hasina selaku Perdana Menteri Bangladesh di Kantor Perdana Menteri Bangladesh, Dhaka.
"Saya gembira dalam beberapa waktu terakhir ini, hubungan Indonesia-Bangladesh semakin intensif termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi," ungkap Presiden Jokowi dalam sambutan pengantarnya.
Di bidang ekonomi, beberapa perkembangan positif terjadi pada kerja sama antarkedua negara. Salah satunya adalah nilai perdagangan pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,96 persen atau senilai 1,53 miliar dolar AS.
"Saya menyambut baik kesepakatan untuk menegosiasikan PTA," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi juga mengharapkan hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan demi arus perdagangan yang lebih besar dan saling menguntungkan.
Di bidang energi, Presiden Jokowi juga menyambut baik kerja sama kedua negara yang disepakati pada September 2017 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, Presiden menyambut baik penandatanganan Letter of Intent (LoI) mengenai supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla. Diharapkan pengiriman LNG sudah dapat dilakukan pada tahun 2018.
"Indonesia siap mendukung ketahanan energi Bangladesh antara lain melalui pasokan LNG dan batu bara," ungkapnya.
Sementara itu di bidang konektivitas, Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh yang telah mempercayai PT INKA untuk mendukung dalam pengembangan konektivitas Bangladesh. Sudah 400 gerbong yang dipasok PT INKA ke Bangladesh.
"Saya yakin pengiriman kereta akan dapat dilakukan sesuai jadwal. Indonesia siap untuk terus mendukung pembangunan konektivitas di Bangladesh termasuk diperbaharuinya Perjanjian Transportasi Udara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan dari dua menjadi 10 kali seminggu," tutur Presiden.
Di bidang Kelautan dan Perikanan, Presiden juga menyambut gembira penandatanganan komunike bersama terkait pemberantasan IUU (Illegal, Unreported,and Unregistered) Fishing.
"Pemberantasan IUU Fishing akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kita dan sejalan dengan komitmen kerja sama IORA sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jakarta Concord," ujar Presiden.
Indo Pasifik Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi juga menginginkan peran kedua negara untuk aktif dalam menggerakkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Ia menilai lingkar Samudera Hindia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
"Saya yakin Indonesia dan Bangladesh dapat berkontribusi untuk mewujudkan Kawasan Samudera Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera," tegas Presiden.
Presiden juga menilai, sudah saatnya pula kerja sama di lingkar Samudera Hindia dikaitkan dengan kerja sama di Samudera Pasifik, atau kerja sama Indo-Pasifik. Kerja sama itu juga harus didasarkan rasa saling percaya "(confidence building)" dan "habit of dialogue". Serta dilakukan secara terbuka dan transparan, inklusif dan menghormati hukum internasional.
Untuk itu, peran Indian Ocean Rim Association (IORA) di mana Indonesia dan Bangladesh menjadi anggota, sangatlah penting terutama dalam membangun arsitektur kawasan. Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh atas perannya dalam penanganan pengungsi dari Rakhine State.
"Indonesia siap untuk melanjutkan kontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan ini," ujar Presiden.
Menurut Presiden, sebagai dua negara muslim yang besar, Indonesia dan Bangladesh akan terus bekerja sama untuk menyebarkan ukhuwah Islamiyah serta menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
"Kita juga harus saling membantu dalam memakmurkan umat Islam di seluruh dunia antara lain melalui Organisasi Kerja sama Islam atau OKI," ungkap Presiden. (HYS/Ant)
Seusai pertemuan, ditandatangani lima nota kesepahaman (MOU) kerja sama lima bidang, yaitu: 1. MoU on Foreign Office Consultation; 2. Joint Communique on the cooperation to Combat IUU Fishing; 3. Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement; 4. MoU antara Bangladesh Power Development Board. (BPDB) dan PT Pertamina mengenai Project Integrated Power; dan 5. LoI mengenai kesepakatan supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay. (HYS/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Hafit Yudi Suprobo