Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tuduhan Pelanggar HAM, Duterte: Lebih Baik Saya Ditembak

        Tuduhan Pelanggar HAM, Duterte: Lebih Baik Saya Ditembak Kredit Foto: Reuters/Jonathan Ernst
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat, mempersilakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menjalankan penyidikan terhadapnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

        Ia lebih memilih menghadapi regu tembak daripada dipenjara. Namun, Duterte mempertanyakan apakah ICC memiliki wewenang untuk mendakwa dirinya atas kematian ribuan warga Filipina dalam perang yang dilancarkannya untuk memberantas narkoba.

        Presiden Filipina itu membantah pernah memberikan perintah kepada kepolisian untuk membunuh para tersangka penjahat narkoba.

        Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan, Kamis, pemeriksaan awal dilakukan untuk melihat kemungkinan apakah ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki perang antinarkoba Duterte dan apakah kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi.

        "Saya ingin mendapat kesempatan langka itu, berbicara dengan Anda. Hanya kita berdua di dalam ruangan," kata Duterte dalam acara jumpa pers, mengacu pada Bensouda.

        "Saya sambut. Kalau Anda ingin menganggap saya bersalah, silakan. Ya sudah. Cari negara yang menghadapkan orang dengan regu tembak dan saya siap.

        "Kalau Anda ingin membawa saya ke dari satu persidangan ke persidangan lainnya yang penuh omong kosong, tidak perlu itu. Jalankan saja investigasi Anda. Tentunya, saya dinyatakan bersalah. Anda bisa lakukan itu." Sekitar 4.000 warga Filipina, yang sebagian besar dari kalangan miskin perkotaan, terbunuh oleh polisi dalam perang antinarkoba, yang digagas Duterte dan telah mengkhawatirkan masyarakat internasional itu.

        Duterte mengatakan ia meragukan bahwa ICC memiliki wewenang untuk menjalankan misinya di Filipina karena persetujuan negara itu terhadap Undang-undang Roma ICC pada 2011 tidak pernah diumumkan dalam lembaran negara Filipina, seperti yang disyaratkan untuk dianggap sah.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: