RUU Pembatasan Transaksi Tunai Sudah Masuk Prolegnas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengharapkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai atau kartel segera diselesaikan oleh legislatif.

"Tentu dengan adanya pembatasan transaksi tunai dengan sendirinya akan memudahkan aparat penegak hukum. PPATK dan lembaga pengawasan lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU maupun tindak pidana terorisme," katanya di sela-sela acara Diskusi Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Pers Nasional di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/3/2018).

Ia menambahkan isi dari RUU itu transaksi dibatasi Rp100 juta dan jika melakukan di atas itu paling tidak sudah terkena pelanggaran pidana dalam transaksi tunai. Untuk sementara dalam draf itu Rp100 juta, tapi nanti tergantung pembahasan lebih lanjut bersama DPR, katanya.

"Kita berdoa tahun ini selesai, itu sudah masuk prolegnas," katanya.