Kemenpan RB dan Polri Bentuk Zona Integritas Bebas Korupsi

Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Polri menandatangi keputusan bersama tentang tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menpan RB, Asman Abnur di Mapolda Jabar jl Soekarno-Hatta Bandung, Selasa (3/4/2018).

Tito menjelaskan kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka perbaikan reformasi birokrasi sehingga mampu menekan peluang korupsi dan memperbaiki layanan publik. Hal itu sesuai dengan instrruksi presiden RI Joko Widodo melalui program Nawacita tentang perbaikan layanan publik dan reformasi birokrasi.

Lanjutnya, Tito menyebutkan Kemenpan RB memiliki konsep yang sama dengan Polri yakni secara bersama-sama memperbaiki layanan publik. Meskipun perbaikan pelayanan bagi masyarakat ini memerlukan proses yang panjang. Pasalnya Kepolisian merupakan organisasi besar.

"Kepolisian merupakan organisasi yang besar sekali ya terdiri dari 430 ribu lebih polres dan polda. Oleh karena itu tidak bisa sekaligus sehingga kita akan memperbaikinya secara bertahap," jelas Tito.

Adanya perbaikan layanan publik ini ke depannya akan menciptakan daerah yang baik karena sebelumnya dimungkinkan sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait layanan publik.

"Ada 9 wilayah di indonesia yang sudah diperbaiki layanan publiknya," ujarnya.

Kapolri menegaskan pihaknya ingin menciptakan iklim yang positif di tubuh kepolisian. Bahkan yang menunjukan prestasi akan mendapatkan penghargaan promosi jabatan. Sebaliknya, jika tidak menunjukan perkembangan positif maka ia akan mengganti pimpinannya.

"Saya ingin menciptakan iklim antar polres, antar polda siapa yang terbaik akan mendapatkan penghargaan promosi jabatan. Sedangkan yang tidak adankemajuannya bahkan berjalan di tempat maka akan diganti pimpinannya," tegasnya.

Adapun, Menpan RB, Asman Abnur mengatakan zona integritas ini ke depannya menjadi model yang bisa diterapkan oleh polres lainnya.?

Selanjutnya, zona integritas ini bisa diapresiasi dalam bentuk kinerja yang memiliki level lebih tinggi dari polres lainnya. Sedangkan, Wilayah bersih Bebas Melayani (WBBM) mendapatkan tunjangan kinerja dua kali lipat lebih besar dari polres biasayan.

"Saya yakin dengan program ini pelayanan kepada masyarakan akan lebih baik lagi," pungkasnya.