Alasan Bu Susi Soal Pembangunan Bangsa Berbasis Maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan pembangunan bangsa dapat berbasis kemaritiman karena seiring sekata dengan Presiden Joko Widodo, Indonesia selama ini sudah terlalu lama memunggungi laut Nusantara.

"Jika pembangunan bangsa dapat dilakukan dengan 'maritime base development', cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia dapat diwujudkan. Sekarang saatnya kita kembali ke laut, kembali kepada kejayaan nusantara," kata Menteri Susi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Menurut Menteri Susi, Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan sekadar poros putaran, melainkan titik tolak kegiatan ekonomi maritim, di mana secara geografis Indonesia telah menjadi sentral pergerakan maritim.

Ia menyayangkan bahwa banyak kapal yang melewati lautan Indonesia tetapi kebanyakan hanya baru lewat atau transit saja, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai pusat titik tolak kegiatan maritim di titik ekuator atau khatulistiwa.

"Padahal negara kita luar biasa, dengan jumlah pulau 17.504 dan 111 pulau terluarnya. Panjang pantainya itu nomor 2 di dunia dengan panjang 97.000 km persegi," paparnya.

Maka menurut dia , sudah seharusnya bangsa Indonesia kaya dan sejahtera dari lautan. Akan tetapi, fokus pembangunan yang tidak berorientasi ke laut selama 2-3 dekade terakhir, telah membuat potensi laut Indonesia sia-sia.

Bahkan, lanjutnya, negara-negara lain yang menikmati hasilnya melalui maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Untuk itu, ujar dia, laut sebagai masa depan bangsa tidak boleh dijual, tak boleh digadaikan, dan tak boleh ditukar dengan apapun karena laut kita adalah warisan untuk generasi mendatang.

Guna pengelolaan yang baik, Menteri Susi juga mengingatkan generasi muda untuk bijak dalam menyikapi arus globalisasi yang membawa perubahan teknologi, membutuhkan peningkatan kualitas SDM, maupun mengubah tren perdagangan.

Ia pun meminta seluruh elemen untuk mengawal tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.