Ketum PKB Dipolisikan, Alasannya 'Sepele'?

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang warga bernama Kan Hiung. Karena dianggap melakukan penodaan atau penghinaan terhadap bendera negara dengan memasang logo PKB di bendera berwarna merah putih.

Menurut Wasekjen PKB, Daniel Johan, latar bendera berwarna merah putih yang terdapat logo PKB itu bukan bendera negara. Pemasangan logo PKB di bendera berwarna merah putih itu bukan penodaan kepada bendera negara.

"Apanya yang mau dilaporkan? Tidak ada yang dilanggar. Jelas dan clear bahwa itu bukan bendera kebangsaan merah putih, sangat berbeda," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Daniel meyakini laporan terkait bendera itu tidak akan berlanjut. Sebab, bendera berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat logo PKB itu bukan bendera negara.

"Yakin tidak (berlanjut laporannya). Apalagi bendera kebangsaan Indonesia yang sangat kita hormati itu memiliki kriteria dan ukurannya yang spesifik kok," terangnya.

Ia menjelaskan, bakal bahaya jika bendera yang ada logo PKB itu dianggap sebagai bendera negara. Sebab, dengan menganggap bendera itu bendera negara, maka ciri-ciri bendera negara telah berubah.

"Bahaya kalau dianggap melanggar karena sama saja menganggap bendera kebangsaan Indonesia sudah berubah, tidak rata merah putih lagi. Nanti produk-produk konsumsi yang merah putih bisa bubar, atau sebaliknya bendera kebangsaan dianggap bentuknya sudah berubah seperti produk-produk konsumsi tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Kan Hiung melaporkan Cak Imin menilai pemasangan logo PKB di bendera merah putih sebagai penodaan bendera negara. Kan Hiung mengaku pernah melihat bendera tersebut dari video yang tersebar di media sosial.

"Itu terjadi pertama kali saya melihat terjadi di Madiun bagian utara Pasar Dolopo, Madiun Jawa Timur saya dapat dari rekaman video yang dibuat oleh mengaku bernama Lukman Hakim. Kemudian saya dapat lagi, saya menemukan lagi di Facebook dan di WhatsApp melalui kiriman teman-teman. Dalam hal yang sama," katanya.

Dalam laporan yang dibuatnya, Kan Hiung juga melaporkan Wasekjen PKB Daniel Johan, Ketua PKB Jawa Timur, dan Ketua PKB Kabupaten/Kota Jember. Laporan dia diterima dengan nomor surat STTL/1181/XI/2018/BARESKRIM.