Perdana Menteri & Presiden Pecah Kongsi, Krisis Menghantui Sri Lanka

Perdana Menteri baru Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, dan 44 mantan politisi telah membelot dari partai yang dipimpin oleh Presiden Maithripala Sirisena.

Sirisena membubarkan Parlemen pada Jumat malam dan menyerukan pemilihan umum pada 5 Januari dalam sebuah langkah yang telah menarik kecaman internasional karena kemungkinan akan memperdalam krisis politik negara itu.

Perebutan kekuasaan yang kuat telah meletus di Sri Lanka dalam dua minggu terakhir setelah Sirisena secara tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan penunjukan Mahinda Rajapaksa, seorang tokoh pro-Cina, di tempatnya.

Rajapaksa dan 44 mantan politisi dari Partai Kebebasan Sri Lanka (SLFP) kiri-tengah yang dipimpin oleh Sirisena bergabung dengan partai Sri Lanka Podujana Peremuna (SLPP), sebuah partai politik yang dibentuk pada 2016 oleh adik Rajapaksa, Basil, yang pernah menjabat sebagai menteri ekonomi.

Sumber SLPP mengatakan 65 dari 82 mantan anggota parlemen SLFP akhirnya akan bergabung dengan partai baru.

Farhan Haq, juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Guterres telah menggarisbawahi pentingnya menghormati proses dan institusi demokrasi dan menyelesaikan perbedaan sesuai dengan aturan hukum dan proses hukum.

"Dia memperbarui seruannya pada pemerintah Sri Lanka untuk menjamin perdamaian dan keselamatan bagi semua warga Sri Lanka dan menjunjung tinggi komitmennya terhadap hak asasi manusia, keadilan dan rekonsiliasi," ungkap Farhan, seperti dilansir dari ABC News, Senin (12/11/2018).

Sirisena sebelumnya membelot dari SLFP, kemudian dipimpin oleh Rajapaksa, pada tahun 2014 untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang menyingkirkan Rajapaksa.

Kemudian Sirisena kembali bergabung dengan SLFP, mengambil alih kepemimpinannya dan membentuk pemerintahan nasional dengan partai dibawah kepemimpinan Wickremesinghe.

Namun, keretakan berkembang atas kebijakan terhadap China dan India antara Sirisena dan Wickremesinghe. Wickremesinghe lebih menyukai investasi dari India sebagai perlawanan terhadap jalan-jalan China dalam proyek-proyek infrastruktur di Sri Lanka.