BUMN Diminta Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Jawa Tengah

Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta kepada direksi dan manajemen BUMN agar bisa turut menggerakkan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah khususnya Purbalingga. Pasalnya, saat ini Purbalingga masih termasuk lima besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

Baca Juga: Menteri BUMN Pastikan Bandara Jenderal Soedirman Beroperasi di 2020

"Saya minta kepada direksi BUMN yang berasal dari daerah ini, agar ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah," jelas Rini saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh 15 BUMN di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (11/5/2019).

Menurut Rini, Lima belas BUMN bersinergi memberikan bantuan CSR kepada masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap dengan total bantuan sebesar Rp2,61 miliar.

Bantuan sosial BUMN diberikan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah seperti Masjid, Mushola dan Gereja, pembangunan sarana pendukung di rumah-rumah ibadah, pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan padat karya tunai (Cash for work).

BUMN juga bersinergi memberikan bantuan pendidikan, perbaikan sarana dan infrastruktur pendukung di sekolah.

?Ini adalah bentuk nyata dan kepedulian BUMN bagi masyarakat sekitar. BUMN tidak hanya mencetak keuntungan tetapi juga terus mewujudkan program-program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.? Di bulan Ramadan ini, saya mengajak BUMN untuk memberikan aksi dan kepedulian kepada masyarakat. Terima kasih kepada BUMN yang sudah berperan,? imbuh Menteri Rini.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam kegiatan tersebut memberikan bantuan senilai total Rp250 juta. Selain bantuan untuk renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni.?

Direktur Utama BTN Maryono mengaku prihatin dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Purbalingga. Untuk itu pihaknya akan mendorong sektor perumahan bisa berkembang di daerah tersebut.

"Jika sektor perumahan bisa berkembang, maka akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga," jelas Maryono.

Menurut Maryono salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG.

"Ini tadi saya sudah bicarakan dengan Bupati, misalnya pada karyawan-karyawan disini kan banyak industri-industri kecil, sehingga bisa kita biayai, kalau Pemda menyediakan tanah, nantinya kita bangun dengan pemerintah," katanya.

Maryono menuturkan, melalui skema KPR ABCG,? Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah. Adapun ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

"MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain," ujar Maryono.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan pihaknya berterima kasih atas bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bina Lingkungan yang diberikan BUMN kepada beberapa Kabupaten di Jawa Tengah antara lain Purbalingga, Cilacap, Banyumas dan Kebumen.

"Kami meyakini bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan umat, karena ini yang dibantu adalah sarana dan prasarana ibadah baik itu mesjid, musholla, Taman Pendidikan Al Quran hingga Pondok Pesantren. Kami doakan semoga bantuan-bantuan ini selain bermanfaat juga senantiasa memberikan berkah dan barokah untuk kita semua khususnya bagi pemberi dan juga penerimanya," ujar Dyah.

Dyah menambahkan kondisi Kabupaten Purbalingga, diantara kabupaten-kabupaten lain yang berada di eks Keresidenan Banyumas, pihaknya masih memiliki permasalahan yang sangat mendasar dan krusial yakni kemiskinan.

"Kita merupakan salah satu Kabupaten berzona merah, yang saat ini rangking kemiskinan berada di lima besar di Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang Purbalingga ini masih memerlukan bantuan-bantuan," tegasnya.