BUMN Butuh Investasi, Indonesia Perlu Kepastian Hukum agar Investor Nyaman

Pemerintah Indonesia diminta untuk memberikan kepastian hukum seiring dengan upaya memberikan memperbaiki kinerja dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi tersebut perlu dukungan adanya iklim investasi yang sehat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai keberhasilan transformasi perlu dibarengi komitmen pemerintah menghadirkan kepastian hukum agar investor merasa aman dan nyaman menanamkan modal di Indonesia.

Baca Juga: DPR Bantah TikTok-Tokopedia Lakukan PHK: Itu Hanya Penataan Tenaga Kerja

Ia mengapresiasi adanya peningkatan kinerja keuangan dari usaha negara sepanjang selama satu tahun ini, seperti yang dilaporkan oleh Danantara Indonesia. Ia berharap transformasi bisnis serta konsolidasi sektoral terus dilanjutkan.

"Menurut saya, kita apresiasi jika banyak usaha negara meningkatkan keuntungannya dan berhasil pulih dari kerugian berkat transformasi, perampingan serta pemangkasan lapisan manajemen, dan efisiensi biaya operasional secara besar-besaran," kata Esther, dikutip Selasa (7/7).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan laba bukan satu-satunya ukuran keberhasilan transformasi perusahaan pelat merah.

Menurut akademisi tersebut, keberhasilan usaha negara juga harus diukur dari kemampuan meningkatkan daya saing serta produktivitas secara berkelanjutan.

"Selain pertumbuhan laba, indikator keberhasilan lain bisa dilihat dari kemampuan perusahaan itu memperkuat daya saing dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan," ujarnya.

Esther menegaskan, tren positif yang mulai ditunjukkan sejumlah usaha negara tidak akan bertahan tanpa dukungan regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menilai pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para investor sehingga mereka tidak ragu menanamkan modal di Indonesia.

"Dalam hal ini kepastian hukum diperlukan agar investor bisa berinvestasi dengan nyaman," tegasnya.

Menurut Esther, tata kelola yang baik serta regulasi yang konsisten akan membuat transformasi usaha negara tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun Danantara Asset Management (DAM) menurutnya telah memberikan hasil nyata terhadap pemulihan perusahaan-perusahaan milik negara melalui pendanaan mereka ke BUMN.

"Mengingat suntikan dana restrukturisasi yang diberikan olehnya sukses membuat usaha milik negara seperti berbalik dari posisi rugi menjadi mencetak laba," katanya.

Ia juga mendukung kebijakan pengelolaan dividen untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat jangka panjang. Ia menilai investasi sebaiknya diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, transisi energi hijau, serta penguatan hilirisasi industri agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

"Memang dividen kini mulai dialihkan pengelolaannya, seharusnya diinvestasikan kembali ke proyek strategis yang berdampak pada masyarakat luas dan jangka panjang," ujarnya.

Baca Juga: Diungkap Prabowo, Ini Pesan Indonesia untuk Pemimpin Singapura: Kemakmuran Tak Akan Pernah Datang...

Menurut Esther, pengembangan energi hijau juga penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor produk hilirisasi.