BPK Nilai Pengawasan Internal Kementerian Lembaga Masih Lemah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan tahun ketiga LKPP pemerintah mendapat opini WTP.

Anggota BPK, Agus Joko Pramono mengatakan pihaknya mengapresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah saat ini.

?Saya sangat bangga kepada pemerintah sekarang, dimana dengan effort yang cukup, dengan usaha yang keras dan dengan komunikasi yang baik, sehingga dapat mencapai opini WTP dengan tingkat profesionalisme yang cukup pula,? kata Agus dalam penyerahan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: BPK Usulkan Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian

Kendati mendapat opini WTP, lanjut Agus BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern, namun tidak menimbulkan dampak yang materiil terhadap angka di dalam laporan keuangan. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK mengharapkan komitmen seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ia pun berharap pula kementerian/lembaga tidak mengulangi permasalahan yang sama. ?Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Sehingga, pada pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 permasalahan-permasalahan yang sama tidak terjadi lagi,? ujarnya.

Baca Juga: APBN 2019 Capai Target, Kemenkeu Bilang Berkat Kebijakan Fiskal yang Pruden

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut.

?Pada tahun 2018 yang penuh tantangan perekonomian global kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan APBN 2018 telah ditutup dengan cara yang sangat baik, termasuk dari sisi belanja negara yang telah menunjukkan kinerja yang terkendali dan sesuai prioriotas nasional bahkan dari sisi eksekusi melampaui batas ekspektasi,? kata dia.

Salah satu bentuk capaian APBN 2018 adalah belanja negara telah dialokasikan untuk program-program prioritas secara berkualitas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat misalnya dalam bentuk pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat.