Kubu Prabowo Optimis MK Bakal Rekomendasikan PSU

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjawab soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman saat sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan alat bukti C7 yang diminta kuasa hukum Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Ia menambahkan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting. Karena dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

"Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Baca Juga: Kubu Jokowi Ada Deal-deal Politik dengan Prabowo?

Selain itu, kuasa hukum juga dinilai berhasil membuktikan dugaan terstruktur, sistematis, masif, bahwa ada permufakatan curang yang dibangun pada TOT (training of trainer) yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Sandiaga.

Karenanya, ia mempertanyakan peran sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang membangun narasi kepada saksi bahwa kubu 02 adalah kubu yang didukung Islam radikal, kubu yang didukung khilafah, dan anti Pancasila.

"Terbukti, TSM itu di mana kantong-kantong non-muslim pemilih Prabowo sangat sedikit, ini salah satu bukti," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya optimistis MK akan mengabulkan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi. Minimal, merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden 2019-2024," tutupnya.