Wacana Rektor Asing, JK Beda Sikap dengan Menteri Nasir

Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak wacana yang dilontarkan oleh Menristekdikti M Nasir soal jabatan rektor untuk orang asing. Ia meminta, pengajar asing sebelum menjadi rektor harus melalui tahapan terlebih dahulu.

Baca Juga: Rencana Menristekdikti Rekrut Rektor Asing Tidak Main-main

"Saya setuju rektor asing tapi melalui tahapan?sehingga mereka, universitas juga tidak?shock, rektornya juga tidak?shock. Jadi bisa dimulai dari sebagai penasihat teknis, dekan, baru kalau mau dimajukan jadi rektor," kata Jusuf?Kalla?(JK) di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Apabila profesor asing langsung menjabat sebagai rektor, maka itu bisa menyulitkan bagi kedua belah pihak, yakni tenaga ahli dari perguruan tinggi dalam negeri dan tenaga ahli asing itu sendiri.

"Kalau rektor?kan?urusannya banyak, ada urusan anggaran, urusan sosial, urusan raker,?policy?sehingga kalau dari asing bisa bingung dia. Jadi saya bilang dekan dulu, dekan?kan sangat teknis atau malah konsultan teknis dulu masuk," katanya.

Kehadiran tenaga pendidik asing berkualitas, lanjut Wapres, dapat menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan tingginya. Apalagi, kemajuan teknologi semakin cepat berkembang dan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus meningkat.

"Kita perlu standar global karena teknologi sudah sangat cepat. Universitas kita juga harus cepat majunya sehingga dipandang perlu ada daya dorong lebih kuat yang salah satunya mendatangkan dosen-dosen dan ahli-ahli," katanya.