Kementerian Apa Saja yang Akan Dilebur oleh Jokowi?

Presiden Joko Widodo telah merampungkan susunan kabinet baru untuk periode pemerintahannya lima tahun ke depan hingga 2024 mendatang bersama dengan KH Ma'ruf Amin. Ada sejumlah perubahan dan gebrakan di kabinetnya kali ini.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan RI pada Rabu, 14 Agustus 2019, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, bakal ada menteri berusia di bawah 30 tahun, namun bakal ada beberapa menteri lama yang juga dipertahankan.

Selain itu, mayoritas menterinya diambil dari kalangan profesional dengan porsi 55 persen dan sisanya dari partai politik koalisi. Di samping itu, akan ada kementerian yang dilebur dan baru pada periode kedua kepemimpinannya sebagai Kepala Negara.

Nah, soal kementerian yang dilebur, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi membeberkannya. "Saya dengar itu (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Industri yang akan digabung," kata Sofjan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.

Bila kedua kementerian itu benar disatukan lagi, maka namanya akan sama seperti sebelum dipisah, yakni Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kementerian ini, menurut Sofjan, bakal punya tugas-tugas seperti negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

Dia juga mendengar bahwa ada rencana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dikawinkan dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sementara itu, kabar lainnya soal peleburan Kementerian Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Mungkin juga ada rencana Pertanahan dengan Kehutanan. Itu diskusi yang belum final. Itu mencocokkan dengan mencari orang yang tepat. Itu yang akan digabung," ujar Sofjan.

Menurut dia, merger beberapa kementerian ini memang baik dilakukan. Alasannya, beban kerja ke depan tak mudah. Selain itu, supaya koordinasinya lebih baik, efektif dan prioritas. Ini penting dilakukan lantaran tantangan yang dihadapi ke depan lebih berat, sehingga dibutuhkan kerja keras, kekompakan dan kecepatan para pembantu presiden dalam menjalankan tugas.