Pak Jokowi, Periode II Tak Boleh ada Lagi Menteri Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, catatan hitam menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama tak bisa diulang pada periode kedua ini. Ia pun meminta Jokowi untuk belajar dari kasus OTT KPK yang menjaring mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Setelah dilantik menjadi Mensos ternyata tak lama terlibat perkara korupsi yang ada di PLN. Artinya early warning system presiden tidak bekerja," tuturnya kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga: Komitmen Energi Bersih, PLN Manfaatkan Listrik dari PLTSa di Surabaya

Baca Juga: Jokowi Sudah Kirim Surat 10 Capim KPK ke DPR

Lanjutnya, ia mengatakan kejadian tersebut mmenjadi cerminan buruknya pengawasan dan penyaringan pihak Istana dalam memilih seorang pembantu presiden.

Karena itu, ia memandang pentingnya deteksi dini yang dilakukan presiden dalam menampung informasi menteri atau calon menteri, baik dalam kasus korupsi, pelecehan seksual, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Early warning system informasi dari KPK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) penting. 'Orang ini pernah ada enggak transaksi mencurigakan?' Kalau ada transaki mencurigakan pejabat negara, berarti ada permasalahan," tukasnya.