Terungkap Agenda Lengserkan Jokowi Sebelum 20 Oktober, Ada Orang 212

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi menyatakan secara terbuka mengagendakan pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum dilantik 20 Oktober mendatang.

Hal tersebut dikatakan usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Sabtu (28/9).

"Sebelum pelantikan targetnya (menurunkan Jokowi), pokoknya sebelum pelantikan (presiden)," cetusnya kepada para wartawan, Sabtu (28/9).

Baca Juga: Orator Mujahid 212 Buka Suara Soal Kepulangan Imam Besar FPI

Baca Juga: Banyak Banget! Aksi Mujahid 212 Disambut Puluhan Ribu Aparat

Lanjutnya, ia mengatakan dirinya tengah menyusun langkah bersama para purnawirawan jendral TNI lain beserta segenap elemen 212. Sambungnya, ia menyebut tujuan akan membagi-bagi tugas agar tujuan itu berhasil.?

"Kita bagi pekerjaan. Kalau sudah langkah kita tetap kita juga mendatangkan habib yang menangani 212 supaya 212 ikut bersama dalam people power ini untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil," katanya.

Menurutnya, Jokowi kerap menipu masyarakat Indonesia sehingga layak untuk diturunkan.

"Menipu tidak akan mengangkat Ketum Golkar jadi menteri. Katanya tak boleh merangkap, nyatanya merangkap terus dan dia telah menipu rakyat Indonesia. Saya indonesia saya Pancasila. itu penipuan yang luar biasa," ucapnya.

Sambungnya, ia menilai tuntutan mahasiswa menolak rancangan undang-undang masih sangat kecil. Bahkan. ia mendukung gerakan revolusi oleh berbagai elemen masyarakat yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan dan politik yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Karena yang paling mendasar adalah perubahan sistem yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli, perubahan pemerintahan, dan perubahan yang kita sebut seperti revolusinya Bung Karno yaitu revolusi multikompleks," tukasnya.

Sebelumnya, diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.