Pesan dari KPK: Dear Menteri Baru Jokowi, Segera Lapor Harta Kekayaan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengimbau kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo, untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dari tindak pidana korupsi. "Dalam momentum ini, sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi, maka KPK mengimbau para Menteri untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/10/2019).

Baca Juga: KPK Bereaksi soal Praperadilan Imam Nahrawi

Baca Juga: Pelaku Bisnis Optimistis Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju Mampu Lakukan Terobosan

Lanjutnya, ia mengatakan bagi menteri yang sebelumnya telahh melaporkan LHKPN periodik 2019, maka tidak perlu lagi menyerahkan LHKPN untuk tahun ini.

"Pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari-31 Maret 2020 (Pelaporan Periodik LHKPN untuk perkembangan Kekayaan Tahun 2019)," ujarnya.

Sambung dia, sedangkan bagi menteri yang baru menjabat atau sebelumnya bukan penyelenggara negara, maka wajib melaporkan LHKPN dalam kurun waktu tiga bulan.

"Dan bagi mantan Menteri Kabinet Kerja sebelumnya yang tidak lagi menjadi Penyelenggara Negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan," imbuhnya.

Menurutnya, pentingnya pelaporan LHKPN bagi para menteri. Sebab, hal itu bisa menjadi contoh bagi anak buahnya di kementerian.

"Kesadaran pucuk Pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya," ujarnya.

Adapun, proses pelaporan saat ini bisa dengan sistem elektronik yakni melalui website https://elhkpn.kpk.go.id/ atau melaporkan lewat Unit Pengelola yang mengurusi LHKPN di setiap kementerian.

"Atau bisa datang langsung ke KPK. Kami telah tugaskan tim untuk memfasilitasi pelaporan tersebut," imbuhnya.