PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Hubungan antara Ketum Kami...

Partai Gerindra menghormati keputusan PDI Perjuangan untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gerindra menilai perbedaan posisi politik tidak menghilangkan hubungan baik antarpimpinan partai.

Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan PDIP tetap dapat menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, keputusan tersebut tidak menjadi persoalan bagi Gerindra.

"Kami dari Partai Gerindra menghargai dan menghormati sikap serta keputusan PDI Perjuangan untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang," kata Bahtra kepada wartawan, Kamis (12/8/2026).

Bahtra menegaskan perbedaan sikap politik tidak seharusnya menghapus semangat kekeluargaan. Ia menyebut pesan tersebut kerap disampaikan Prabowo kepada seluruh partai politik.

"Pak Prabowo juga sering menyampaikan kepada semua partai baik partai yang ada di pemerintahan maupun partai yang katakanlah sebagai penyeimbang atau sebagai oposisi, bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang," ucapnya.

Menurut Bahtra, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memiliki sejarah panjang. Karena itu, pilihan PDIP untuk berada di luar pemerintahan tidak dianggap sebagai penghalang komunikasi kedua tokoh.

"Di sisi lain, hubungan antara ketum kami, Presiden Prabowo dan Ibu Megawati memiliki sejarah yang panjang dan juga terjalin cukup baik," kata Bahtra.

"Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati," sambungnya.

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan telah berbicara langsung dengan Prabowo mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan. Dalam komunikasi tersebut, Megawati menyatakan PDIP memilih tidak masuk kabinet dan mengambil posisi sebagai penyeimbang.

Megawati menyampaikan hal itu dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar BPIP pada Senin (10/8/2026). Ia juga menyinggung perdebatan mengenai istilah oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: PAN Sepakat dengan Megawati: Sistem Presidensial Tak Kenal Oposisi?

Megawati menjelaskan Indonesia menggunakan sistem presidensial. Karena itu, menurutnya, istilah oposisi dan koalisi tidak tepat digunakan seperti dalam sistem parlementer.

"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati.