Lem Aibon Seharga Rp82 Miliar, PKS Nakut-Nakutin Karena Nggak Ada Wagub

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Mohammad Arifin mengatakan, kosongnya wakil gubernur DKI Jakarta menyebabkan munculnya anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Hal itu berkaitan dengan bocornya anggaran pengadaan lem aibon yang dianggarkan Rp82 miliar dan sempat dikeluhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

"Ini kelemahan pengawasan, salah satunya tidak adanya wagub," kata Mohammad Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Menurut dia, salah satu tugas wagub itu adalah mengawasi anggaran. "Itu salah satu dampaknya. Kekosongan wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah," katanya.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu mengatakan, dengan kurangnya pengawasan anggaran karena kekosongan kursi wakil gubernur maka seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin teliti ketika membuat anggaran.

Mohammad Arifin juga mengatakan, seharusnya SKPD DKI dievaluasi secara mendalam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sehingga tidak terjadi kesalahan serupa seperti pembuatan anggaran yang janggal untuk RAPBD 2020.