Hadapi 2020, Indonesia Perlu Manuver dan Navigasi yang Tepat

Indonesia dinilai perlu memilii manuver yang lebih lincah dan navigasi yang tepat dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global di 2020. Ekonomi Indonesia tahun ini terbilang stabil dan merupakan tahun yang spesial karena ada pemilihan presiden dan legislatif secara serentak.

Demikian yang dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman dalam acara Asian Insights Seminar 2019 yang digagas Bank DBS, kemarin (5/12/2019) malam.

Luky menjelaskan, perkembangan isu global yang akhir-akhir ini terjadi seperti perang dagang China-Amerika Serikat, krisis politik di Hongkong yang menyebabkan demo berkepanjangan, gelombang protes di Chile yang dipicu kenaikan harga tiket subway seakan-akan memberikan gambaran bahwa kondisi ekonomi dan politik global di 2019 adalah suram.

Baca Juga: Jangan Urus Agama Orang! Fadli Zon: Jokowi Fokus Perbaiki Ekonomi Aja

"2019 merupakan tahun yang spesial karena pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak. Namun, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bermanuver dan bernavigasi di 2020," ujarnya.

Berdasarkan World Economy Outlook, pertumbuhan ekonomi global pada 2019 adalah 3,0% dan diproyeksikan naik 3,4% pada 2020. Sementara pertumbuhan volume perdagangan global pada 2019 adalah terendah dari yang pernah ada dengan nilai pertumbuhan 1,1% dan proyeksi 2020 sebesar 3,2% dengan risiko turun.

Luky menjelaskan, pemerintah juga dirasa perlu untuk melakukan countercyclical?atau intervensi untuk memberikan stimulus terhadap kondisi ekonomi yang melambat dengan kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana fungsi APBN untuk alokasi, distribusi dan stabilisasi di mana pemerintah meng-counter penurunan pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang lebih tinggi sehingga menaikkan tambahan utang.

"Pada 2020, pemerintah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yang artinya dapat dinikmati semua masyarakat," jelas Luky.

Pertumbuhan ini diukur dengan tingkat kemiskinan, di mana saat ini Indonesia telah berhasil mencapai single digit di bawah 10%, selain itu juga angka pengangguran mencapai 5%, dan rasio gini sebesar 0,384. Pemerintah juga berupaya untuk menjaga inflasi dan nilai tukar dan tumbuh dengan baik.

Baca Juga: Biar Jadi Negara Maju, Indonesia Wajib Punya Mesin . . .

"Lima prioritas presiden saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi yang efisien, dan transformasi ekonomi," papar Luky.

Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu untuk segera menyederhanakan peraturan melalui omnibus law, mengelompokkan beragam isu ke dalam legislasi yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor prioritas omnibus law adalah perpajakan, penciptaan lapangan kerja, dan keuangan.