Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gak Cuma Rocky Gerung, Orang Ini Berani Bilang Jokowi Gak Ngerti...

        Gak Cuma Rocky Gerung, Orang Ini Berani Bilang Jokowi Gak Ngerti... Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies Alfarisi Thalib menilai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengerti Pancasila merupakan kritik. Ia menegaskan pernyataan itu bukanlah hinaan.?

        Diketahui, pernnyataan Rocky dilontarkan dalam acara ILC yang disiarkan TV One, Selasa (3/12).

        "Saya sudah menonton dengan seksama acara ILC tersebut sejak awal hingga akhir. Termasuk juga telah menganalisis pernyataan Rocky Gerung yang menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Saya menilai pernyataan Rocky sarat argumentasi dengan sistem logika yang padat. Dengan itu mungkin Rocky tidak bermaksud menghina Joko Widodo baik sebagai personal maupun sebagai kader PDIP,"? ucapnya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).

        Baca Juga: Gak Gentar, Rocky Gerung Serang Jokowi Lagi

        Baca Juga: Moeldoko ke Rocky Gerung: Kacamatamu Buram, Bung!

        Lanjutnya, ia mengatakan pernyataan Gerung yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah, merupakan kritik membangun. Menurutnya, kemungkinan pernyataan itu dilatari sejumlah kebijakan presiden yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti, menghapus aturan amdal, dan menaikkan iuran BPJS.

        "Tentu masih banyak kebijakan lain yang jika ditelisik justru bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila inilah yang dimaksud Rocky bahwa presiden tidak mengerti Pancasila," ucap dia.

        Lebih lanjut, ia mengatakan Jokowi sebagai personal sangat paham Pancasila. Sebab, ia merupakan kader PDIP, tentu telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila.

        "Tetapi sebagai presiden, pemahamannya tersebut bisa dibaca dalam kebijakan yang diambil. Presiden adalah jabatan publik, yang diberikan dan digaji oleh rakyat, dengan uang rakyat melalui pajak," tukasnya.

        farisi menyebut, rakyat, siapapun dia, berhak mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan presiden apakah sudah pancasilais atau justru bertentangan dengan Pancasila.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: