Kasus pencopotan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia masih menjadi sorotan. Langkah Menteri BUMN Erick Thohir tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hanya saja, muncul pertanyaan apakah langkah itu sekaligus untuk menghilangkan sosok-sosok yang diangkat oleh Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno.
Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, membantah langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat sejumlah Direksi Garuda karena ingin bersih-bersih figur yang diangkat Rini Soemarno.?Menurut Arya, sejumlah Direksi PT Garuda Indonesia seperti Ari Akshara dipecat karena memang terkait adanya dugaan penyelundupan barang mewah yang terjadi dalam pengiriman armada Pesawat Garuda A330-900 Neo.
Baca Juga: DPR: Pak Erick, Dirut Citilink Cocok Tuh Gantikan Ari Askhara!
Arya mengatakan, Erick selaku Menteri BUMN menilai berdasarkan kinerja. Bukan karena siapa sosok di belakang direksi tersebut.
"Tidaklah, kita kan tidak tahu semua. Kementerian BUMN jelas, Pak Erick bilang, Anda tidak perlu lobi, Anda Tidak perlu bayar. Anda tidak perlu grasak-grusuk untuk lobi Wamen saya atau siapa pun di BUMN. Cukup Anda punya kinerja bagus bottom line bagus, secara manajemen oke, pasti dipertahankan," kata Arya dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (10/12/2019).
Arya juga mengungkapkan bahwa saat menduduki jabatan sebagai jubir Kementerian BUMN, dia telah menerima beberapa lobi dari para pejabat di beberapa BUMN untuk posisi tertentu. Namun, tidak ditanggapinya. Dia tidak mengetahui lobi-lobi itu telah menjadi budaya sebelumnya atau tidak.
"Banyak sekali lobi-lobi. Kalau ada teman yang mengirim CV ke saya, jangan lagi! Tidak ada gunanya mengirim CV ke saya. Sampai saya bilang, 'Bos, maaf aku bukan penerima lowongan kerja'," kata Arya.
Di era Erick, Arya mengupayakan tak ada lagi lobi-lobi untuk jabatan tertentu karena Erick menilai seseorang berdasarkan kinerja. Selagi kinerjanya bagus, akan dipertahankan dan diberikan posisi sesuai kinerjanya.
Bahkan, kata dia, Erick tegas melarang pembagian suvenir dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Salah satu alasan yang diberikan karena terkadang suvenir berupa barang mewah, seperti handphone berharga puluhan juta rupiah.
"Kalau handphone itu bisa iPhone. Berapa itu? Kenyataannya, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi suvenir untuk Kementerian ketika ada RUPS. Ada 800 BUMN dengan anak cucunya. Bayangkan! RUPS setiap tahun. Kalau dikoleksi, itu bisa jual handphone saya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum