Bilang Mau Jadi Gubernur DKI Perlu Fulus Rp1 T, Cetus Bamsoet: Kalau Gagal?

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui bahwa praktik korupsi tidak bisa dihilangkan jika biaya politik masih tinggi.

Ia juga mengakui jika dalam memperoleh kursi kepala daerah, seseorag harus menyiapkan duit yang banyak.

?Saya yakin korupsi tidak akan bisa hilang kalau biaya politik tetap tinggi. Untuk jadi gubernur, wali kota, bupati kalau pakai sistem sekarang ini, jangan harap bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus,? ujarnya dalam acara MilenialFest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Baca Juga: Gibran-Bobby Maju Pilkada, Sandiaga: Jangan Judge Dulu, Kasih Kesempatan

Baca Juga: Sejak Reformasi, Baru Kali Ini Ada Anak Presiden Menjabat Maju Pilkada, Demokrat Sentil Gibran!

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa sistem politik kekinian justru menjadi jebakan untuk melakukan praktik korupsi.

Menurut dia, jika ingin memberantas korupsi maka perlu keluar dari jebakan tersebut. Seperti, memikirkan sistem pemilihan lain.

?Mau keluar tidak? Ubah sistem politik, kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab, ada ide? Karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi putuskan hari ini adalah sistem pemilu langsung dan memerlukan biaya tinggi,? ucapnya.

Ia pun mencontohkan seperti tingginya biaya politik di Pilkada DKI. Ia mengklaim dalam Pilkada DKI membutuhkan dana ratusan minggal hingga Rp 1 triliun agar bisa menjadi gubernur.

?Untuk jadi calon saja sudah diperlukan puluhan miliar rupiah. Untuk gubernur DKI kemarin yang terpilih, mungkin mencapai Rp 1 triliun, itu pun gagal. Nah itu tantangan kita semua,? cetusnya.