Demokrat ke Mahfud: Kok Kayak Orang Gak Paham Hukum, Gak Paham UU?

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengkritik Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan ancaman hukuman mati bisa dimasukkan dalam rancangan KUHP. Dia menyarankan Mahfud tak sembarangan melontarkan wacana.

"Sebaiknya pemimpin bangsa hati-hati dan bijak merespons pertanyaan, pahami politik hukumnya, pahami undang-undangnya agar kebijakannya proper, dan bukan atas dasar taste atau rasa emosional," kata Didik saat dihubungi, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, kalau memang Presiden Joko Widodo menginginkan perubahan politik hukum dan memberlakukan hukuman mati secara umum terhadap koruptor, langkah terbaik dan konkrit dengan mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan seperti usulan Mahfud MD untuk memasukkannya dalam revisi KUHP.

Baca Juga: Prabowo Sambangi Kantor Mahfud, Bahas Kontrak Lama. . .

Sebab KUHP hanya mengatur tindak kejahatan utamanya untuk undang-undang khusus seperti KPK.

Wacana hukuman mati bagi koruptor, katanya, sebetulnya bukan hal yang baru dalam perundang-undangan di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UU 31/19 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dengan jelas tentang pidana mati bagi koruptor.?

"Sangat jelas diatur bahwa koruptor dapat dijatuhi hukuman mati bila dilakukan dalam kondisi-kondisi tententu seperti saat negara dalam bahaya, saat bencana alam, dilakukan berulang kali dan saat negara krisis ekonomi dan moneter," kata Didik.

Ia meminta para pemimpin bangsa agar memahami konstitusi dan undang-undang secara utuh. Sebab itu menjadi sangat penting, agar tidak gagap dan memahami apa yang diucapkan. Bicara kebijakan dan politik hukum, tidak seharusnya pemimpin bangsa hanya mendasarkan kepada emosional publik, harus ada dasar dan pertimbangan rasionalnya secara bijak.

"Seandainya Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menginginkan adanya perubahan politik hukum hukuman mati terhadap koruptor secara keseluruhan, seharusnya dituangkan dalam perubahan UU KPK yang lalu, untuk bisa dibahas dalam proses legislasi bersama DPR," ujarnya.