Jokowi Bela Prabowo ke LN Bukan Jalan-Jalan, Cetus PKS: Rakyat Butuh Bukti

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menanggapi pembelaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kunjungan kerja (kunker) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke luar negeri untuk diplomasi pertahanan dan bukan sekedar jalan-jalan.

Ia pun mengatakan jika rakyat butuh bukti dari kunjungan itu. "Monggo saja memberi alasan, tapi rakyat perlu bukti bahwa Indonesia negara besar yang disegani kawan dan lawan," katanya kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga: Jadi Menhan 3 Bulan, Prabowo Sudah Pergi ke 7 Negara, Bela Jokowi: Itu Bukan Jalan-Jalan!

Baca Juga: Puan Lantik Anggota DPR Pengganti Edhy Prabowo dan Amali

Menurut dia, rakyat akan melihat hasil kerja diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo. Ia pun menyatakan akan proporsional dalam mengkritik kinerja Prabowo.

"Kita proporsional. Selama hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan jelas serta akuntabel, monggo. Rakyat melihat semuanya," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan diplomasi pertahanan seharusnya membawa dampak kuatnya posisi Indonesia di dunia internasional. Namun, ia menilai pertahanan Indonesia saat ini masih lemah.

"Diplomasi pertahanan membawa dampak kuatnya posisi kita dalam percaturan geopilitik global. Kondisi Indonesia sekarang justru sendirian ketika berhadapan dengan China dalam kasus Natuna," cetusnya.

"Dalam kasus boikot kelapa sawit kita oleh Uni Eropa kita juga sendirian. Padahal hambatan ekspor kelapa sawit dapat berpengaruh pada devisi negara. Yang ujungnya melemahkan pertahanan kita juga," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Negara ikut pasang badan terkait? kunjungan kerja Menhan Prabowo Subianto yang diketahui dalam tiga bulan menjabat Menhan, dirinya telah pergi kunjungan kerja ke 7 negara luar negeri.

Menurut Jokowi , Prabowo melakukan diplomasi pertahanan. "Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan," ujarnya dalam Rapim Kemhan 2020 di Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).