Bikin Kontrovesi, Orang Pilihan Jokowi Dihujani Kritikan Pedas dari Banyak Tokoh hingga Wapres

Belum genap sepekan menjabat, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasilan (BPIP) Yudian Wahyudi membuat pernyataan kontroversial. Seperti dikutip dari salah satu pernyataannya kepada media daring nasional, Yudian mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan.

Pernyataan itu terkait dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama sesuai dengan kepetingannya sendiri dan bertentangan dengan Pancasila.

Pernyataan Yudian yang kemudian viral itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, turut memberi tanggapan soal pernyataan Yudian Wahyudi. Haedar menilai seorang pejabat harus cermat dalam berkat dan membuat pernyataan ke publik.

Baca Juga: FPI Kritik Tajam: Bubarkan BPIP! Ketuanya Aja Gak Ngerti Pancasila, Gobloknya Gak Ketulungan

"Pertama kepada para pejabat, apalagi kalau pejabat baru, harus mau belajar, menjadi pejabat itu mengurus urusan publik yang luas, perlu seksama dalam berkata dan membuat pernyataan agar tidak keliru," kata Haedar, Rabu (12/2/2020).

Kedua, secara subtansi, agama positif untuk Pancasila. Malah dalam Pancasila ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan itu diakui dalam UUD 45 Pasal 29. Bahkan, kata Haedar, Bung Karno mengatakan, Indonesia dan negara Indonesia ber-Tuhan dan harus ber-Tuhan.

"Itu kata Bung Karno, kalau tidak percaya dibuka lagi," ujar Haedar.

Ketiga, salah pandang dapat terjadi pula terhadap Pancasila yang negatif terhadap agama. "Karena itu, perlu kita memperluas dan memperdalam horison kita dalam memandang agama dan Pancasila," kata Haedar.

Keempat, kalau agama yang hidup di NKRI dipertentangkan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara dan sebaliknya yang muncul tidak lain konflik. Di sini, ia menekankan, perlu kearifan.

"Jadi, jangan mempertentangan Pancasila dengan agama, dan sebaliknya jangan mempertentangkan agama dengan Pancasila," ujar Haedar.

Ia berpendapat, semua harus belajar arif, bijaksana, berwawasan luas, dan jangan bawa terus Indonesia dengan isu-isu yang kontroversial. Haedar menyarankan, lebih baik ajak rakyat Indonesia untuk produktif.

"Kemudian, ajak rakyat berpikir lebih cerdas, berilmu dan berkemajuan," kata Haedar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Yudian meluruskan pernyataannya. Sebab, menurut dia, pernyataan itu terkesan membenturkan agama dengan Pancasila.

"Pernyataan Kepala BPIP Pak Yudian Wahyudi tersebut, seperti yang dimuat salah satu media siber, Rabu (12/2), terkesan membenturkan agama dengan Pancasila. Kalau agama jadi musuh terbesar Pancasila, sama saja kelompok-kelompok radikal yang anti-Pancasila mendapat justifikasi," kata Yaqut, Rabu (12/2).

Menurut Gus Yaqut, sapaan akrabnya, menjaga Pancasila itu adalah dalam rangka menegakkan agama yang penuh kasih sayang sekaligus adil bagi semua. Selain itu, menjadi Muslim yang baik, yang menjadi rahmat bagi semesta, itu juga bagian dari meninggikan derajat Pancasila.

Pancasila yang selama ini diterima sebagai jalan kemaslahatan hidup berbangsa, menurut Gus Yaqut, mampu menengahi berbagai macam perbedaan. Jika kemudian agama dan Pancasila dibenturkan, katanya, maka Pancasila akhirnya dijadikan musuh bersama.

"Kelahiran dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara dan perekat berbagai macam perbedaan di Indonesia ini sudah melalui perjalanan panjang dan banyak pertimbangan. Rongrongan ideologi Islam transnasional terhadap Pancasila belakangan inilah yang makin nyata," ucap dia.

"Sebagai bangsa," kata Gus Yaqut melanjutkan, "kita sedang diuji untuk bisa bersama-sama merawat Pancasila sebagai satu-satunya asas. Saya yakin Pancasila ini adalah kalimatun sawa' alias titik temu antarsuku, agama, etnis, ras, atau ragam identitas lainnya."

Baca Juga: Ketua BPIP Bilang 'Agama Musuh Pancasila', Fadli Zon Ngomel-ngomel

Sama seperti Gus Yaqut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta Yudian Wahyudi mengklarifikasi pernyataannya kepada masyarakat. "Saya berharap beliau mengklarifikasi ucapannya itu," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Kantor BKKBN, Halim, Jakarta Timur, Rabu (12/1).

Menurut Ma'ruf, klarifikasi harus dilakukan agar pernyataan Yudian yang baru dilantik sepekan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebab, Ma'ruf tidak menginginkan terjadi kegaduhan di masyarakat akibat pernyataan Yudian tersebut.

"Saya kira itu kita mengharapkan beliau bisa mengklarifikasi supaya tidak timbul kontroversi dan terjadi salah paham, sehingga menimbulkan kegaduhan," ujar Ma'ruf.