MBG Dinilai Fitch Bebani APBN, Airlangga: Investasi US$1 Bisa Jadi US$7

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan terbaru Fitch Ratings yang menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Airlangga menegaskan program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia merujuk pada sejumlah studi internasional, termasuk dari World Bank dan Rockefeller Foundation, yang menunjukkan dampak ekonomi signifikan dari program tersebut.

Airlangga menyebut, program tersebut menghasilkan return investasi yang tinggi, dengan nilai US$1 untuk MBG akan menghasilkan US$7.

“MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation, dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi satu dolar itu menghasilkan tujuh dolar,” kata Airlangga di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan, banyak negara telah menjalankan program serupa sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

“Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term,” ujarnya.

Terkait evaluasi setelah penilaian Fitch Ratings, Airlangga menjelaskan program MBG saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Pemerintah, lanjutnya, akan menjalankan program tersebut secara bertahap.

“MBG ini kan baru berjalan, jadi kalau berjalan ya terus kita roll out,” pungkasnya.

Baca Juga: Fitch Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif, Airlangga Genjot Penerimaan Pajak

Baca Juga: Fitch Revisi Outlook RI Jadi Negatif, Ini Respons BI

Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp16.892 Usai Fitch Revisi Outlook Utang RI Jadi Negatif

Sebagai informasi, Fitch Ratings memperkirakan defisit fiskal Indonesia mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,7 persen.

Tekanan fiskal tersebut diproyeksikan dipicu oleh peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan setara dengan 1,3 persen dari PDB.