Ketika Bantuan Sosial Masih Belum Merata: Bansos Mana Bansos?

Serangan virus corona atau covid-19 sudah berjalan hampir 60 hari sejak dua kasus pertama diumumkan awal Maret 2020 di Depok. Namun hingga hari ini kapan Covid 19 akan berlalu dari Indonesia masih belum jelas.

Menurut Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio dampak terhadap kesehatan dan psikologis akibat Working From Home (WFH) terhadap kehidupan sehari-hari sudah terlihat, apalagi dampak ekonomi khususnya sektor informal dan UMKM.

Baca Juga: Ini Isi Bansos dari Anies, Beras 5 kg, 2 Kaleng Sarden Kecil dan...

Menurut Agus, jika awal Mei 2020 laju pertumbuhan Covid-19 belum juga landai dan menurun, maka akan semakin banyak sektor usaha riil yang akan terkena dampaknya menyusul sektor Pariwisata yang sudah terlebih dahulu terdampak sejak akhir Maret 2020.

Agus melanjutkan, setelah kekacauan di sektor regulasi yang ambigu dan membingungkan aparat pelaksana di lapangan, sampai hari ini pemberian stimulus ekonomi masih dalam tingkat wacana, terutama terkait bansos (bantuan sosial) untuk warga terdampak covid-19.

"Belum ada aksi nyata pemberian bantuan apapun namanya dari Pemerintah secara serempak, kecuali sumbangan pribadi/organisasi masyarakat maupun dunia usaha meskipun sudah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan." tandas Agus, sebagaimana rilis pres yang diterima WE Online.

Khusus untuk jaring pengaman sosial yang mencakup anggaran kartu sembako senilai Rp200.000 per keluarga selama sembilan (9) bulan, menurut Agus, sampai hari ini masih berupa cerita belum ada aksi. Karena itulah banyak komunitas, termasuk di RW di daerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan tempat tinggalnya mengambil alih peran Pemerintah agar gesekan sosial tidak semakin parah.

Sebagai contoh, Agus memberikan data di tingkat RW daerahnya ada sekitar 1.500 KK (Kartu Keluarga). Adapun warga yang terdampak krisis covid-19 yakni sebanyak 490 KK. Pihaknya masih terus dijanjikan akan ada bansos dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta hanya untuk 139 KK dengan nilai Rp150 ribu/KK.

Adapun bansos tersebut disebut berisi beras 5 liter, teh kotak, terigu, gula, minyak goreng 1 liter, 10 bungkus mie instan dan 1 kaleng biskuit wafer. Hal ini menjadi jatah per KK untuk 12 hari. Sementara paket tersebut rencananya akan dibagikan Senin (20/4/2020).

Karena itulah kekurangan bansos sembako ada sekitar 351 dan harus diambil alih oleh warga yang mampu dengan total biaya cukup besar yakni Rp53 juta per 12 hari. Agus pun kian mempertanyakan:

"Sampai kapan warga kami dapat terus membantu jika bansos dari Pemerintah tak kunjung hadir? Rakyat terdampak sudah menjerit: Bansos mana Bansos?"

Agus juga mempertanyakan peran Kementerian Sosial. Hal ini lantaran ketika penyaluran bansos masih belum terealisasi dengan baik, muncul lagi tekanan dan teriakan dari politisi bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 melanggar konstitusi dan akan dilakukan uji materi.

Agus menyayangkan hal tersebut yakni ketika masalah sosial dicampur aduk dengan politik. Menurut Agus, masalah korupsi bansos dan ketidak-sepahaman mengenai Perppu, bisa diselesaikan nanti setelah covid-19 berlalu.