Tokopedia Di-hack, Polisi Didesak Turun Tangan

Insiden bocornya data pengguna Tokopedia menimbulkan berbagai reaksi, meski Tokopedia mengklaim data pelanggan aman. Namun, Kepolisian Republik Indonesia diminta harus tetap menyelidiki dugaan bobolnya data unicorn tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Farah Putri Nahlia, mengatakan bocornya data pengguna Tokopedia adalah hal yang paling memalukan bagi sebuah perusahaan dengan basis informasi teknologi (IT).

Farah yang merupakan anggota Komisi I DPR meminta Tokopedia bertanggungjawab atas bocornya data pengguna WNI tersebut karena tidak cukup hanya sebatas imbauan agar pelanggan mengganti kata sandi.

"Tokopedia tak cukup mengimbau supaya pengguna warga negara Indonesia mengganti password pada akunnya," kata Farah, Selasa, 5 Mei 2020.

Oleh karena itu, Farah mendesak Polri harus proaktif melakukan penyelidikan kepada Tokopedia dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

"Supaya kebocoran data ini menjadi terang-benderang. Pemerintah harus melindungi kepentingan WNI dan mengantisipasi peristiwa yang sama mengingat banyak perusahaan yang berbasis sama dengan Tokopedia," ujarnya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari salah satu e-commerce yakni Tokopedia, akibat adanya kebocoran data para pengguna. Informasi ini diketahui lewat unggahan akun Twitter @underthebreach bahwa ada sekitar 15  juta data pengguna Tokopedia yang dibagikan di forum dark web.

VP Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO tetap terjaga keamanannya.

Meski begitu, Nuraini menyarankan pengguna untuk tetap mengganti kata sandi dari akun secara berkala, demi keamanan dan kenyamanan. User juga diminta untuk mengaktifkan OTP (one-time password) yang merupakan sistem keamanan berlapis perusahaan.

"OTP bisa diakses secara real time oleh pemilik akun. Kami juga selalu melakukan edukasi ke seluruh pengguna untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun dan dengan alasan apapun," katanya.