Hei Pak Luhut, Mau Ngobok-obok Demokrat?

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik buka suara terkait pertemuan beberapa tokoh Partai pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Yang satu merasa boleh urus apa saja padahal tidak. Yang lain merasa punya urusan padahal tidak. Dua-dua cuma merasa,” sindirnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Rabu (10/6/2020).

Tampak kicauan Rachland merujuk salah satu pemberitaan di media online atas pertemuan Luhut dengan politikus senior Demokrat, yakni Subur Sembiring.

Baca Juga: Fadli Zon Ngeluh Tagihan Listrik Naik, Kementerian Luhut: Lapor ke Sini Aja!

Baca Juga: Cetus Orang Demokrat: Untung Indonesia Presidennya Bukan...

Dalam berita tersebut, Subur Sembiring mengaku pertemuanya dengan Luhut membahas mengenai belum disahkannya kepengurusan DPP Demokrat di bawah pimpinan AHY oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Bohong SK Menkumham belum keluar. Cek saja menterinya. Pak Luhut bersekutu ngobok Demokrat dengan orang tersangkut kasus penipuan?” cetus Rachland. 

Sebelumnnya, Politisi Partai Demokrat, Andi Arief mengaku hanya bisa geleng-geleng kepala saat mendengar kabar SK kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditahan Kemenkumham.

"Saya tuh heran, bisa-bisanya ada yang menuduh SK kepengurusan Partai Demokrat ditahan Menkumham Pak Yasona," katanya dalam akun Twitternya, Sabtu (30/5).

Dalam postingannya tersebut, ia turut menyertakan surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham yang ditandatangani Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar pada 19 Mei 2020.

Surat tersebut berisi penyampaian keputusan Menkumham tentang pengesahan  perubahan AD/ART Partai Demokrat, dan kedua, penyampaian keputusan Menkumham tentang pengesahan susunan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Salah satu deklarator Partai Demokrat, Subur Sembiring sebelumnya menglaim kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY belum disahkan Kemenkumham.