DPR Dibikin Kesal oleh Ulah Kemendikbud, Ini Gara-garanya..

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengeritik langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menggandeng Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan belajar dari rumah (BDR).

“Kami merasa banyak anak bangsa yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik selama masa Belajar Dari Rumah. Ini kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di Tanah Air malah menggandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter," ujar Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Serial Netflix Money Heist Siap Di-remake Versi Korea, Warganet Prediksi Pemain yang Cocok

Huda mengatakan selama proses BDR, siswa memang membutuhkan hiburan-hiburan berkualitas yang memuat unsur pendidikan. Kendati demikian, harusnya kebutuhan tersebut diberikan kepada sineas maupun rumah produksi lokal untuk memenuhinya.

"Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara. Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka," jelas dia.

Dia mengungkapkan keputusan Kemendikbud bekerja sama dengan Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat. Penyedia layanan streaming tersebut dinilai belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia.

Selain itu, Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif.

"Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah," jelas dia.