Gak Rela Pertamina Dimiliki Asing, Serikat Pekerja UPms III Teriak..

Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ikut menolak terkait pemangkasan direksi PT Pertamina (Persero) dan rencana IPO (Innitial Public Offering) untuk Subholding Migas.

Ketua Umum Serikat Pekerja UPms III Aryo Wibowo Hendra Putro, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6), menyoroti tiga hal yaitu pergantian susunan Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Nomeklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, pembentukan organisasi Holding dan Subholding Migas, dan IPO.

Baca Juga: Parlemen Jalanan Ala Serikat Pekerja di Pertamina Ada yang Ngatur?

Baca Juga: Serikat Pekerja Sambut Positif Kinerja Keuangan PLN 2019

"Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO pada Subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 di mana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi," tegasnya.

Tambahnya, ia mengatakan bahwa pembentukan Holding dan Subholding Migas hanyalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha.

"Maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing, seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan pembentukan Holding dan Subholding Migas bukannya bertujuan untuk efisiensi tetapi justru menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub-sub holdingnya, serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran.

Pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah, akan membentuk silo-silo dan menyulitkan koordinasi operasional antar unit.

Ia juga menyoroti komposisi direksi Pertamina yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis.

"Tidak ada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang merupakan inti bisnis Pertamina. Dengan demikian Direksi Holding Pertamina bisa diisi dengan orang yang tidak paham bisnis Migas, sehingga keputusan-keputusannya justru bisa membahayakan perusahaan," cetusnya.

Karena itu, SPP UPms III dengan tegas menolak pembentukan Holding dan Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui IPO karena dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN dan berpotensi menjadi legitimasi denasionalisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN.

"Karena itu kami menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut," tukasnya.