Jokowi Evaluasi Menteri, PDIP: Kalau Dapat Rapor Merah, Legowo!

Langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam menangani Pandemi Covid-19 mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Dukungan juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.

Baca Juga: 3 Menteri Jokowi Diklaim Lolos Reshuffle: Erick, Prabowo, dan...

Baca Juga: Bukan Omong Kosong! Jokowi Akan Copot Menteri Tak Kompeten pada..

"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan.

Kalau tidak dilakukan menurutnya, itu malah aneh. Apalagi di kondisi ekstra ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Karena presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama.

Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.

Baca Juga: Ditanya Soal Bongkar Pasang Menteri Jokowi, Jawaban Ahok Ngambang

"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapot merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucap Hendrawan.

Hendrawan memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.

"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," ucap Hendrawan.