Tito Karnavian: Itu Bukan Uang Pribadi Menkeu, Tapi...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah-daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tidak mampu menyiapkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 menyiapkan bukti pendukung yang kuat. Sebab, tambahan anggaran bersumber dari APBN bukan dari kantong pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, 12 Kabupaten/Kota di Sulsel akan menyelenggarakan Pilkada 2020 yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, Sopeng Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, Barru, Selayar, dan Pangkajene Kepulauan.

Baca Juga: Tito Karnavian: Kalau Perlu Pakai Baju Astronot...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa secara umum dirinya memaklumi bila ada daerah di Sulsel yang kemampuan fiskalnya lemah sehingga tidak mampu menambah anggaran untuk pilkada. Dia akan membantu daerah tersebut agar mendapat dana transfer yang bersumber dari APBN.

Namun, Tito mengatakan daerah tidak mampu itu harus punya bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak sanggup menambah angggaran pilkada.

"Tapi tolong, daerah-daerah ini data pendukungnya kuat. Karena itu, bukan uang pribadinya Ibu Menteri Keuangan, tapi uang negara," ujarnya di Makassar, belum lama ini.

Tito mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 memang membutuhkan dana yang lumayan besar sebab dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu contoh, pandemi ini menyebabkan pos-pos anggaran pilkada bertambah yakni untuk pos anggaraan TPS.

"TPS yang semula 800 orang pemilih per TPS, saran dari Gugus Tugas dan Kemenkes untuk  dikurangi (jumlah orangnya). Supaya tidak terjadi penumpukan massa maka TPS-nya dikembalikan seperti tahun 2019, itu 500 per TPS," ujarnya.

Menurut dia, dibatasinya daya tampung per TPS pada Pilkada 2020 akan menambah jumlah TPS di setiap daerah termasuk juga petugas pengawas dan alat pelindung diri.

"Nambah TPS berarti nambah petugas penyelenggara, nambah petugas pengawas Bawaslu, nambah petugas pengamanan, nambah alat-alat untuk pilkada, nambah alat-alat untuk perlindungan dari Covid-19, baik penyelenggara maupun untuk para  pemilih," tuturnya.

Tito juga menyebut, sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mencairkan  anggarannya untuk pilkada dan ada juga yang belum mencairkan. Namun, dia kembali mengingatkan, selain anggaran yang telah dicairkan atau disiapkan untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 2019, daerah juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk TPS hingga alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan pemilih.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam laporannya menyampaikan, Kemendagri tidak perlu risau soal anggaran pilkada di 12 kabupaten/kota di Sulsel. Persoalan itu diklaimnya sudah tertangani dengan baik.

"Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga mem-back up KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test," ujarnya.

Nurdin mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan 12 kabupaten/kota di Sulsel untuk memutus rantai pandemi Covid-19. Salah satu yang akan menjadi fokus pemprov adalah di Kota Makassar.

"Jika Makassar selesai Covid-19 maka 80 persen permasalahan selesai. Sebab, Makassar merupakan episentrum penyebaran," bebernya.

Ia pun berharap pilkada bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer.

"Sulsel kami harapkan penyelenggaraan pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau," tandasnya.