China Tuding Amerika Serikat Sengaja Ajak Ribut

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China balas mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo soal Laut China Selatan (LCS). Kemenlu China menyebut, Paman Sam sengaja menabur bibit perselisihan antara China dengan negara-negara di Asia Tenggara.

"AS sebagai negara di luar kawasan tidak menginginkan apapun selain kekacauan di LCS sehingga bisa memperoleh keuntungan dari perairan. Untuk tujuan ini, AS berusaha keras menyulut masalah dan menabur perselisihan antara China dan negara-negara regional lainnya, melemahkan upaya China dan negara ASEAN untuk menjaga perdamaian serta stabilitas," ucap Juru Bicara Kemlu China Zhao Lijian, seperti dikutip laman resmi Kemenlu China.

Baca Juga: Heboh, Pengamat Sebut Rudal Baru China Berkemampuan Mengerikan

Zhao Lijian turut merespons pernyataan Pompeo yang menyebut klaim China atas LCS tak memiliki dasar.

"AS mengklaim bahwa China secara resmi mengumumkan garis putus-putus di LCS pada 2009. Itu tidak benar. Kedaulatan, hak, dan kepentingan China di LCS telah dibangun selama sejarah panjang," ujarnya.

Ia mengklaim China telah secara efektif menjalankan yurisdiksi atas pulau-pulau dan terumbu di LCS selama ribuan tahun. "Kembali pada 1948, Pemerintah China secara resmi menerbitkan garis putus-putus tanpa negara lain yang mengajukan perselisihan dalam waktu yang sangat lama," bebernya.

Menurut dia, kedaulatan teritorial Beijing atas LCS didasarkan pada sejarah dan hukum. Selain itu, klaim tersebut konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan.

Sebelumnya, Pompeo menyatakan AS menolak klaim China atas sumber daya di LCS. Hal itu dinilai tak memiliki dasar dalam hukum internasional. "Kami menegaskan klaim-klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar LCS melanggar hukum sepenuhnya, seperti melakukan perundungan untuk mengendalikannya," kata Pompeo, Selasa (14/7/2020).

Menurut Pompeo, selama bertahun-tahun China mengintimidasi negara-negara ASEAN guna mengukuhkan klaimnya atas LCS.

"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan LCS sebagai kerajaan maritim," ujarnya.

China diketahui mengeklaim hampir 90 persen wilayah LCS. Namun, hal itu ditentang oleh sejumlah negara ASEAN. AS pun menolak klaim tersebut karena memandang LCS sebagai perairan internasional.